STBA

SBY Ingin Berbahasa Indonesia di G20

LONDON - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeinginan menyampaikan pidato dalam Bahasa Indonesia pada forum konferensi tingkat tinggi G20 di London. Ketika berbicara dengan para wartawan di "Grosvenor House" Hotel JW Marriott, London, Selasa waktu setempat, Presiden mengatakan, kepala negara/pemerintahan yang menghadiri pertemuan G20 di London pun memilih menggunakan bahasa negara mereka masing-masing, bukan Bahasa Inggris.

"Angela Merkel (Kanselir Jerman) memakai Bahasa Jerman, Sarkozy (Nikolas Sarkozy, Presiden Perancis) memakai Bahasa Perancis," tutur Presiden.

Begitu pula, lanjut dia, Presiden Brazil Lula Da Silva menggunakan Bahasa Portugis, Presiden Hu Jintao memakai Bahasa China dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak memilih bahasa asal mereka masing-masing. "Tetapi, jika saya memakai Bahasa Indonesia, mungkin hanya Presiden Obama yang mengerti," kata SBY dengan nada bercanda.

Presiden berada di London untuk mengikuti pertemuan G20 yang dimulai pada Rabu (1/4) malam dengan resepsi oleh Ratu Elizabeth II dan jamuan makan malam oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Gordon Brown. Esok harinya, Presiden Yudhoyono menghadiri sarapan bersama dengan kepala negara/pemerintahan kelompok G20, lalu mengikuti foto bersama.

Presiden Yudhoyono dijadwalkan berpidato pada urutan ke-11 pada sesi utama konferensi tingkat tinggi G20. Namun, karena Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada 2 April pukul 11.00 waktu London, maka kemungkinan pidato Presiden akan dimajukan waktunya.[Paxalle/ant]

Goyang Dewi Persik Robohkan Panggung Golkar

Kendari: Musik dangdut masih menjadi daya tarik partai politik untuk menjaring massa. Seperti kampanye Partai Golkar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3). Goyangan Dewi Persik membius para peserta kampanye. Bisa jadi goyangan sang biduan lebih menarik ketimbang ocehan para juru kampanye.

Bahkan saking hebohnya, panggung kampanye nyaris roboh. Panik, baik sang penyanyi maupun penontonnya mencoba menyelamatkan diri. Ternyata sebagian tiang panggung patah akibat tak mampu menahan beban di atasnya.

Namun, kampanye tetap berlanjut. Usai Ketua DPP Golkar Agung Laksono menyampaikan orasinya, goyang dangdut dilanjutkan. Bahkan, makin siang makin erotis. Entah lupa atau pura-pura tidak tahu. Pasalnya, aksi tidak santun itu juga disaksikan anak-anak.

Musik dangdut memang masih menjadi andalan parpol. Kehadiran Raja Dangdut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga nyaris memakan korban lantaran panggung roboh. Lantunan lagu-lagu cinta Roma Irama membuat simpatisan PPP bergoyang tiada henti.

Baru enam lagu berkumandang, tiba-tiba panggung tempat duduk para calon legislatif di sisi kiri panggung utama roboh. Tiga orang luka ringan dan seorang lainnya retak tulang kaki.(BOG/Arwan Ganda Saputra dan Asdar/Paxalle)

Rakyat AS Tidak Salahkan Obama

Rabu, 1 April 2009 | 09:20 WIB

WASHINGTON — Presiden AS Barack Obama memperoleh dukungan luas dari rakyat daripada pihak lain yang dituduh bertanggung jawab atas keadaan perekonomian AS sekarang. Demikian jajak pendapat Washington Post/ABC News. Saat disodori pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran perekonomian AS belakangan ini, sebanyak 80 persen responden menyalahkan bank, lembaga keuangan, dan pihak perusahaan.

Sekitar 70 persen menyalahkan konsumen karena terlalu banyak berutang dan pemerintahan Presiden George W Bush karena kurangnya pengaturan. Sementara hanya 26 persen yang menyebut pemerintahan Obama tidak cukup bekerja dalam memulihkan keadaan.

Dua per tiga responden menyetujui cara Obama menjalankan pemerintahan dan 60 persen memaklumi cara dia menangani perekonomian AS, sedangkan 64 persen percaya kebijakan-kebijakan Obama akan memulihkan perekonomian atau turun dari sebelum Obama menjabat Presiden AS yang angkanya saat itu 72 persen.

Sebanyak 42 persen menyatakan, negara mereka kini sedang berada di rel yang benar menuju lima tahun penuh pertumbuhan di bawah kepemimpinan Obama.

Akhir tahun lalu, manakala mantan Presiden George W Bush memasuki bulan-bulan terakhir kekuasaannya, 9 dari setiap 10 orang Amerika menilai, negara mereka berada di jalan yang salah. Jajak pendapat terhadap 1.000 orang ini diadakan dari Kamis sampai Minggu dengan marjin kesalahan 3 persen.dji, abc

BUPATI TETAPKAN SEKRETARIS KPU

MENTAWAI – Ketua KPUD Mentawai Bastian Sirurui, mengeluhkan sikap Bupati Kabupaten Mentawai Edison Salaleubaja yang tidak mau berkoordinasi soal pergantian sekretaris KPU untuk menggantikan posisi Baharrudin Indra..

Berdasarkan UU no 32/2007 tentang pergantian sekretaris KPU dijelaskan bahwa KPU yang akan mengusulkan nama calon sekretairs kepada bupati untuk dipertimbangkan. Hasil dari pertimbangan tersebuit akan disampaikan kembali kepada KPU untuk ditetapkan sebagai sekretaris.

“Nyatanya, sebelum kita usulkan nama kepada Bupati, malah Bupatinya telah lebih dulu merekomendasikan 3 nama yaitu Toni Martin, Agus Sofyan, dan Ilarius,” kata Bastian kepada padangmedia.com, Sabtu (7/3).

Sementara KPU Mentawai mengusulkan nama yang hendak dipertimbangkan Bupati adalah Muhamamd, Joni Anwar dan Tymotius.

Dari tiga nama yang direkomendasikan Bupati, tambah Bastian, melalui surat Bupati No, 800/75 / BKD-2009. tanggal 5 Maret 2009 perihal penetapan Sekretaris KPU ditetapkan bahwa Toni Martin sebagai sekretaris KPU. Artinya, usulan KPU Mentawai tidak digubris.

Kecamatan di Mentawai Masih Menunggak Biaya Pendistribusian Raskin

MENTAWAI – Seluruh kecamatan di kabupaten Mentawai hingga Maret ini masih mempunyai tunggakan pembayaran ongkos pendistribusian beras untuk orang miskin kepada Perum Buloh sebesar Rp 501.402.000,-.

“Tunggakan dari kecamatan itu adalah unutk biaya pendistribusian raskin yang dialokasikan sejak bulan September hingga Desember 2008,” ungkap Kepala Dinas Soislan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar kepada padangmedia.com.

Menurut Miko, jumlah tunggakan dari setiap kecamatan itu bervariasi. Seperti tunggakan kecamatan Pagai Utara sebesar Rp. 11. 650.000,-. Sedangkan Pagai Selatan sebanyak Rp. 17.400.000,-.

Kecamatan lain, dikatakan Miko adalah kecamatan Sipora Selatan menunggak sebanyak Rp. 93.600.000,-. Sipora Utara, sebanyak Rp. 13.696.000, Siberut Barat, jumlah tunggakan Rp. 34. 008.000,- , Siberut Selatan, Rp.17. 728.000, Siberut barat daya sebanyak Rp. 43.710.000. Dari seluruh kecamatan yang paling banayk jumlah tunggakannya adalah kecamatan Siberut Tengah, senilai Rp.169.728.000,

Dipihak lain, Perum Bulog sudah menyurati pemda Mentawai agar segera melunasi tunggakan tersebut. “Paling lambat tunggakan itu harus dibayarkan pada akhir februari 2009 lalu. Tetapi hingga saat ini, tunggakan tersebut belum terbayarkan,” ujarnya.

Kata Miko, jika masih belum dilunasi, hal ini jelas akan berpengaruh pada proses pendistribusian raskin untuk bulan-bulan mendatang.

Bupati Mentawai Melantik Sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemkab

MENTAWAI – Bupati Mentawai Edison Saleleubaja melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (3/4) di Aula Kantor Bappeda, Mentawai.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Drs Yulrizal Bahrain M,Si sebagai staf ahli bupati kab kepulauan Mentawai yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Mentawai, Lindung Sihombing, SH sebagai Inspektur Kab Kep Mentawai, sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektort Kab Mentawai.

Waktu yang sama juga dilantik Ir Samuel Panggabean sebgai Asisten Administrasi Sekretariat kab Mentawai, sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan, Drs L.Polin Saleleubaja sebagai sekretaris DPRD yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Nurein, S.Sos sebagai Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat daerah yng sebelumnya kabag administrasi umum secretariat daerah, Binsar Saleleubaja, SE sebagai Kepala Dinas Pendapatan , pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah. Drs. S. Halomoan Pardede sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Dinas Perindagkoptam), Drs Tarminta, MM sebagai Kepala Bappeda yang juga dulunya menjabat kepala Bappeda

Pelantikan dengan keputusan bupati Kepulauan Nomor 821.2/II.b/02/BKD-2009 tanggal 2 Maret 2009 itu, Bupati mengharapkan agar pejabat yang dilantik dapat bekerja sesuai tuntutan kerja. “Mari melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tuntutan dasar kerja guna memajukan Mentawai ke depan. Jadi jabatan ini bukan sebagai alat untuk kesombongan,” kata Edison

Emma Yohana Kampanye ke Pasar Raya

PADANG – Pencanangan kampanye dan ikrar Pemilu damai di Kota Padang, Senin (16/3) dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol, Padang. Dari calon anggota DPR RI nampak hadir Asli Chaidir sementara dari calon DPD, hadir Emma Yohana.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah ikut hadir serta memberikan sambutan pada kampanye damai tersebut. Mahyeldi berharap partai politik bersama calon legislatif dan calon DPD sama-sama bisa menjalankan apa yang diikrarkan tersebut.

Ratusan wakil parpol maupun pendukung Caleg dan Calon DPD RI memenuhi lapangan dan kemudian melakukan arak-arakan di sekitar Kota Padang.

Emma Yohana, usai ikrar Pemilu damai langsung melakukan kampanye ke pasar raya. Selain sosialisasi tentang dirinya, Emma juga mensosialisasikan tata cara Pemilu. Pada kesempatan itu, Emma juga membagi-bagikan jilbab, pin, kipas berlabel dirinya kepada masyarakat.

PNS dan Honor Daerah Agar Berpartisipasi Aktif dan Netral dalam Pemilu 2009

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2009 diminta kepada seluruh Pegawai Negeri sipil dan Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya agar berpartisipasi akfif menggunakan hak pilihnya dan tetap menjaga netralitasnya.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Bupati Dharmasraya melalui suratnya kepada seluruh Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Dharmasraya dengan nomor surat 060/40/Org-2009 tertanggal 12 Maret 2009, perihal partisipasi aktif dan netralitas pegawai negeri dalam Pemilu 2009.

Menurut Bupati Dharmasraya, himbauan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PNS mempunyai hak politik untuk memilih calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal senada dijelakan oleh Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dharmasraya, bahwa berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang akan datang itu, selain karena sebagai warga negara yang telah memiliki hak pilih, tetapi juga disebabkan sebagai PNS dan Honda yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Dharmasraya, di mana Pemda mempunyai kewajiban untuk menyukseskan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu di wilayah adminstrasinya yang merupakan kegiatan nasional, partisipasi aktif dapat pula dilakukan melalui ikut menjadi penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, KPPS, Paslu di lingkungannya.

Dalam kegiatan berpartisipasi aktif dalam Pemilu tersebut seluruh PNS dan Honda hendaknya tetap menjaga kenetralannya, karena telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan ikut menjadi pelaksana dan juru kampanye suatu partai, jangan ikut mengajak atau merayu orang lain untuk memilih calon tertentu, serta jangan menggiring orang perorangan atau sekelompok orang untuk ikut memenangkan calon atau pasangan peserta pemilu, baik pada pemilu legislatif, maupun pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, Kabag Humas menambakan.

Diharapkan pelaksanaan demokrasi bangsa Indonesia tahun 2009 ini akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib, jujur dan adil, dan terpilihnya para wakil rakyat yang betul-betul dapat mendorong terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan aman, makmur sentosa, gemah ripah loh jenawi, tandas Syahril, SH. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Dharmasraya. (Humas)

Polresta Bukittinggi Gelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu

BUKITTINGGI--Kepolisian Resor Kota Bukittinggi menggelar apel siaga pengamanan Pemilu 2009 di Lapangan Wirabraja Kota Bukittinggi, Jumat (13/3).

Apel siaga itu diikuti sekitar 400 lebih polisi, personil TNI dan 200 lebih anggota Linmas yang juga ikut mengamankan TPS saat Pemilu.

Kapolresta Bukittinggi Eko Parasetyo Siswanto mengimbau agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar karena itu aparat pengamanan yang terlibat seperti polisi, TNI dan Linmas bersiaga demi kelancaran pra pemungutan suara dan paska pemungutan suara.

Meski apel siaga berlangsung dalam guyuran hujan namun acara tetap berlangsung walaupun Eko harus membacakan pidato pembukaan basah kuyup.

Apel siaga tersebut dihadiri sejumlah muspida Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, KPU dan anggota KPPS

Polda Sumbar Kirim Bantuan Personil Amankan Pemilu Mentawai

PADANG--Kepolisian Daerah Sumatera Barat akan mengirimkan 59 personil polisi untuk membantu pengamanan kampanye rapat umum di Mentawai ditambah dua unit kapal milik Pol Airud.

"Personil akan berangkat sebagian hari ini dan sebagian lagi lusa untuk membantu pengamanan Pemilu 2009," kata Kepala Biro Operasional Polda Sumbar Kombes Yusrizal K, usai launching kampanye rapat umum terbuka pemilu damai dan berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Menurut Yusrizal, bantuan personil terbanyak diturunkan di Pesisir Selatan karena jumlah TPS disana paling banyak yakni lebih 1.000 TPS. "Di Pessel lebih 100 personil kita turunkan," kata Yusrizal.

Sementara Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Dani mengatakan, pihaknya menerjunkan 6.257 personil polisi untuk mengamankan Pemilu. "Pengamanan tersebut dilakukan masing-masing Polres," kata Wahyu.

Pada saat pemungutan suara, Polda akan menggelar operasi mantap brata untuk mengamankan TPS, dimana masing-masingTPS akan diamankan 2 hingga 10 orang polisi.

Dewa Akan Meriahkan Kampanye PKB di Sumbar

PADANG--Partai Kebangkitan Bangsa akan menghadirkan Band Dewa untuk memeriahkan kampanye akbar partai tersebut 21 Maret mendatang di daerah pemilihan Sumbar 1.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Sumbar Akhmad Khambali mengatakan kedatangan Dewa ke Sumbar bersamaan dengan Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar. "Kebetulan Ahmad Dhani kan kader PKB juga," kata Khambali.

Namun menurutnya hingga kini pihaknya belum bisa memastikan lokasi kampanye terbuka yang akan dihadiri Muhaimin dan Dewa. Selain Muhaimin, juga akan datang Ketua LPP Pusat PKB Abdul Khadir Karding dan wasekjen M. Hanif Jakhiri

KPU Yakin Partisipasi Pemilih Pemilu Mencapai 80 Persen

PADANG--Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat optimis tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 ini mencapai 80 persen. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilu 2004 yang mencapai 75,6 persen.

Menurut anggota KPU Sumbar Husni Kamil Manik, keragaman informasi yang tersaji melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online saat ini cukup membantu KPU menyosialisasikan tata cara pemungutan suara. Keragaman informasi mengenai parpol maupun caleg juga membantu pemilih untuk mengenal calon yang akan dipilih.

"KPU dengan aturan yang ada dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui petugas PPK, PPS dan KPPS," kata Husni usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Ia menambahkan, caleg yang ada di Sumbar juga dapat menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat dimana jumlah pemerintah terendah seperti nagari dan desa di Sumbar hanya 1.000 sedang jumlah caleg mencapai 8.250 orang. "Jadi setidaknya di satu nagari atau desa bisa didatangi 8 sampai 9 caleg untuk sosialisasi,"kata Husni.

28 Caleg di Sumbar Terancam Didiskualifikasi

PADANG--Sebanyak 28 calon legislatif dari empat daerah di Sumatera Barat terancam dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pemilu 2009 karena belum menyerahkan saldo awal kampanye hingga batas waktu berakhir, 8 Maret lalu.

Menurut Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, 28 caleg tersebut berasal dari Mentawai (22 orang), Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang), Bukittinggi (4 orang) dan Pesisir Selatan (1 orang).

Caleg Mentawai yang terancam dikeluarkan bersal dari lima partai yakni Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), PNI Marhaenis, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PKS.

"Yang terbanyak adalah caleg PPD, ada 9 orang termasuk tujuh diantaranya anggota DPRD sekarang, salah satunya adalah Ketua PPD dan Ketua DPRD Mentawai,"kata Marzul Veri usai usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Sementara di Limapuluh Kota terdapat 1 caleg dari Partai Karya Pembangunan, Bukittinggi empat orang dari Partai Kedaulatan dan PKDI dan Pesisir Selatan satu orang dari PIS.

"Untuk itu KPU sudah menggelar rapat pleno yang hasilnya meminta KPU pusat membatalkan 28 caleg tersebut," kata Marzul.

Sesuai UU Pemilu No. 10/2008, pasal 138 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dinyatakan setiap calon baik perseorangan maupun partai harus memenuhi persyaratan kelengkapan kampanye berupa daftar tim kampanye, dan rekening dana kampanye

Pagi Ini, Sekdako Bukittinggi Diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumbar

PADANG--Sekretaris Kota Bukittinggi Khairul diperiksa hari ini, Senin (16/3) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jalan Raden Saleh, Padang.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumbar Koswara mengatakan, Khairul tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB. Ia akan diperiksa sebagai saksi Wali Kota Djufri yang menjadi tersangka kasus pembangunan gedung DPRD dan pool parkir Sub Dinas Perkebunan dan Pertamanan Bukittinggi tahun 2007 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar.

"Khairul diperiksa jaksa Yusnedi Yakub di ruang pemeriksaan Kejati Sumbar, dia diperiksa tidak sebagai tersangka namun sebagai saksi bagi tersangka Djufri," kata Koswara.

Khairul juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini selain Djufri dan tujuh pejabat Pemko lainnya yakni Wasdinata (mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan), Anderma (mantan Camat Mandiangin Koto Selayan), Asma Hadi (Kabag Hukum Pemko Bukittinggi), Erwansyah (Lurah Manggis Ganting), Unggul (staf Tata Pemerintahan Pemko Bukittinggi), Sarma Putra (mantan Sekretaris Lurah Manggis Ganting) dan Asisten 1 Pemko Bukittinggi, Yusmen.

Kasus penggelembungan dana pengadaan tanah ini bergulir sejak Juni 2008 lalu. Anggaran pembelian tanah yang dianggarkan melalui APBD 2007 Kota Bukittinggi sebesar Rp9 miliar. Pembelian tanah tersebut empat lokasi, Kelurahan Manggih Gantiang, Talao, Kapau, dan samping kantor Wali Kota baru

37 Parpol dan 42 Calon DPD Pawai Sambut Kampanye Terbuka

PADANG--Sebanyak 37 partai politik dan 42 calon DPD di Sumatera Barat mengikrarkan Pemilu damai dan berkualitas di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Padang, Senin (16/3).

Ikrar tersebut dibacakan Emilei Zola mewakili calon DPD dan Nuzirwan (PKB) mewakili partai politik. Usai ikrar dibacakan, dilakukan pelepasan balon gas pemilu damai ke udara.

Ikrar tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Daeni, Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, ketua atau perwakilan 37 parpol dan 42 calon DPD serta muspida Sumbar.
Usai pembacaan ikrar, semua peserta mengikuti pawai dengan rute Jalan Sudirman, Jalan Bagindo Aziz Chan menuju Lapangan Imam Bonjol.

Arak-arakan tersebut diikuti semua peserta pemilu dimana masing-masing parpol hanya dibolehkan membawa 40 peserta kirab, satu mobil pick up dan 15 bendera. Sedang calon DPD dibolehkan membawa 45 peserta kirab dan sebuah mobil pick up.

Iring-iringan itu menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Sudirman sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Di Lapangan Imam Bonjol akan dilangsungkan acara puncak lounching kampanye rapat umum pemilu damai dan berkualitas

Volunteer Recruitment

Solar Generation adalah organisasi anak muda usia 15-25 tahun dari seluruh dunia di bawah kampanye iklim dan energi Greenpeace yang memerangi perubahan iklim dan menyerukan penggunaan energi bersih

Karena perubahan iklim adalah ancaman bagi masa depan Generasi Muda.

Greenpeace adalah organisasi kampanye yang independen, yang mengunakan konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah lingkungan hidup dan mendorong solusi yang di perlukan untuk masa depan yang hijau dan damai.

Pendaftaran dilakukukan dengan cara mengirimkan
email dengan format :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
Tanggal lahir :
No Telepon/Hp :
Alamat Email :
Pekerjaan :
Sekolah :

Kirim ke: rpratama@solargener ation.co. cc atau
vita@solargeneratio n.co.cc
Atau SMS dengan format :
NamaUmurAlamatEmail
Kirim Ke: 08997172212 atau 085722997200

Paling lambat tanggal 23 Maret 2009

100 % Gratis

YOUTH ACT NOW !!!
Keterangan lebih lengkap silahkan download lampiran email ini.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 022-70155090

Mirip Obama, WNI Jadi Bintang Iklan Obat di Filipina

Jakarta - Bisa jadi orang yang beruntung saat ini adalah yang mirip Barack Obama. Orang itu adalah Ilham Anas. Kemiripannya membuat pria kelahiran Bandung 25 Januari 1974 ini menjadi bintang iklan produk farmasi di Filipina.

"Ketika Obama menang, rekan-rekan saya membuat lelucon. Mereka mendandani saya dengan setelan jas, dasi dan memotret pose saya seperti Obama," kata Ilham Anas seperti dilansir Reuters, Sabtu (17/1/2009).

"Foto itu tersebar sangat cepat di internet. Itu sungguh fenomenal. Kemudian stasiun-stasiun televisi dan sebuah agensi iklan mengontak saya," imbuh fotografer sebuah majalah remaja di Jakarta ini.

Rezeki mendekati Ilham. Dia dikontrak membintangi iklan produk farmasi di Filipina. Dalam iklan itu, dia berperan sebagai Obama, lengkap dengan setelan jasnya.

Ilham merasa beruntung mirip Obama. "Saya tidak pernah berpikir saya bisa menjadi bintang dalam sebuah iklan, kemudian ini terjadi," ujarnya.

"Saat saya transit di bandara di Malaysia, seorang pria mendekati saya dan bertanya,"Apakah Anda Obama?" Saya sangat kaget ketika dia meminta untuk berfoto bersama dan membelikan saya makanan," ujar Ilham sembari tersenyum lebar.

Apakah yang akan dilakukan oleh Ilham bila dia suatu saat berkesempatan bertemu dengan Obama betulan? Ilham berkata, dia akan meminta Obama untuk mengambil pendirian yang tegas dalam menangani konflik Israel-Palestina.

Iklan yang dibintangi Ilham bisa disaksikan di Youtube. Di situ dikisahkan "Presiden Gloria Macapagal Arroyo" sedang menjamu "Presiden Obama". Namun jamuan ini membuat "Presiden Obama" sakit perut dan tuan rumah menyuguhkan obat penawarnya.

Mirip Obama, WNI Jadi Bintang Iklan Obat di Filipina

Barrack Ilsan Obama

Saiful with Dewi Persik

Saifulwith Kiki Fatmala

Mega Proyek Padang Bay City Mulai akhir tahu 2009

Pembangunan mega proyek Padang Bay City akan dimulai akhir 2009 mendatang. Pembangunan resort seluas 32 hektar yang mereklamasi Teluk Bayur ini diperkirakan rampung 2,5 tahun.

"Studi kelayakan pembangunan terowongan telah selesai November lalu sementara studi kelayakan pelabuhan baru selesai pertengahan Mei, selain itu Wali Kota akan ke Belanda untuk melihat rencana PBC dan merampungkan kontrak kerja," jelas Eddy Pieters dari PT Amagedon didampingi Direktur Herren Knecht Mr. Bart Veer dan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dalam jumpa pers di Gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).

Amagedon merupakan konsorsium investor dari Belanda dan Jerman sedang PT Herren Knecht merupakan perusahaan yang akan membangun terowongan Pegambiran hingga Timbalun, Teluk Kabung.

Sementara menurut Bart Veer, di lokasi PBC seluas 32 hektar akan dibangun apartemen dan lapangan golf. Proyek reklamasi pantai Teluk Bayur dan pembangunan terowongan itu diperkirakan akan menelan biaya Rp9,1 triliun.

"Diperkirakan sekitar 5.000 pekerja akan terlibat dalam proyek ini, sebagian besar merupakan pekerja dari Indonesia dan beberapa pekerja asing, para pekerja tersebut akan dikursuskan bahasa Inggris," kata Bart Veer.

Proyek yang disiapkan dalam kerja sama itu antara lain pembangunan proyek resor reklamasi Padang Bay City seluas 32 hektar, terowongan di bawah pebukitan antara Bungus dengan lokasi Padang Bay City, lapangan golf resor, pengembangan dua pulau kecil dan perluasan Pelabuhan Teluk Bayur

Fawzi Bahar : PKL tidak digusur, cuma ditata

-Wali Kota Padang Fauzi Bahar rupanya gerah juga dengan banyaknya keluhan warga yang menyatakan Kota Padang semerawut dan macet. Karena itu ia berjanji segera menata para pedagang kaki lima (PKL) usai dilantik sebagai Wali Kota Padang periode 2009-2014, Rabu (18/2).

Namun Fauzi membantah tindakan yang akan dilakukannya berupa penggusuran namun menurutnya akan dilakukan penataan ulang lokasi PKL.

"Jadi PKL ini tidak digusur namun hanya ditata kembali lokasinya sehingga kondisi kota tidak semerawut lagi, tidak amburadul lagi," kata Fauzi usai sidang pleno LKPj Wali Kota Padang di Kantor DPRD Padang tadi malam.

Sebelumnya Kepala Dinas Pasar Kota Padang Deno Indra Firmansyah menyatakan akan menertibkan ratusan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang terutama PKL yang berjualan di loksai-lokasi yang dilarang.

Menurut Deno, penertiban dilakukan untuk menata kembali pasar yang kini semrawut dan macet karena pedagang berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar.

Dinas Pasar saat ini sedang mempersiapkan penataan bagi PKL dan akan bekerjasama dengan pihak Kesbangpol, Satpol PP dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban. Meski diindikasikan akan berbuah konflik, namun Deno mengatakan telah siap dengan resiko pada saat penertiban

Mulai 19 Februari 2009 pembuatan KTP,Akta kelahiran dan berobat ke Puskesmas gratis!!

Dari enam hal gratis yang dijanjikan Fauzi Bahar dalam kampanyenya saat Pilkada lalu, hanya tiga hal yang akan diprioritaskan dalam 100 hari masa kerja pertamanya usai dilantik menjadi Wali Kota Padang periode kedua, Rabu (18/2).

"Dalam tiga bulan pertama akan fokus ke tiga program gratis dulu baru pada tiga bulan berikutnya tiga program gratis selanjutnya," kata Fauzi Bahar usai sidang LKPj di DPRD Padang, Senin (16/2) malam.

Tiga hal gratis yang segera direalisasikan adalah pembuatan KTP gratis, akta kelahiran gratis dan berobat gratis ke Puskesmas bagi warga miskin. Bahkan untuk berobat gratis, Fauzi juga menjanjikan pasien akan diberi ongkos pulang Rp2 ribu yang dananya diambil dari dana zakat.

"Sementara akta kelahiran, tiap anak yang lahir di Kota Padang langsung menerima akta, jadi Pemko akan jemput bola," kata Fauzi.

Sementara tiga hal gratis lainnya yakni uang pembangunan di sekolah negeri gratis, uang sekolah dan buku paket gratis khusus bagi siswa miskin di sekolah negeri dan gratis biaya administrasi puskesmas untuk semua warga akan direalisasikan tiga bulan berikutnya.

Gamawan Fawzi minta Fawzi Bahar atasi kemacetan kota Padang

Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi meminta agar Wali Kota Padang Fauzi Bahar bisa mengatasi kemacetan dan mengatasi banyaknya terminal angkutan kota bayangan.

"Dengan dilantiknya Wako, Padang tidak macet lagi dan tidak berhamburan terminal bayangan, semoga Kota Padang menjadi kota yang nyaman, sebab bila tidak maka akan ditinggalkan investor," kata Gamawan Fauzi dalam sambutannya sebelum melantik Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansharullah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).

Menurut Gamawan, sebagai barometer Sumbar pembangunan di Padang harus dilakukan melalui perencanaan. "Hari ini Kota Padang berbahagia karena memiliki wali kota baru, namun dibalik itu tertumpang banyak harapan masyarakat yang tidak mungkin diwujudkan semua," kata Gamawan.

Menurutnya semua harapan masyarakat tersebut dapat dijawab dengan pembangunan yang tertata dan terencana serta merata ke semua daerah.

912.204 orang jadi ancaman bagi pelaksanaan Pemiliu

PADANG--Sebanyak 912.204 pemilih dari 3.144.383 pemilih Sumatera Barat yang sudah masuk dalam daftar Pemilih Tetap belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dari total angka tersebut, seluruh pemilih di Mentawai atau 100 persen DPT belum memiliki NIK disusul Kota Padang 73 persen.

Ketua KPU Sumbar Marzul Veri mengatakan, UU No.10/ 2008 pasal 33 ayat 2 disebutkan DPT memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan NIK. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka DPT akan cacat hukum, bahkan bisa jadi KPU akan digugat oleh caleg.

"Kalau tidak ada NIK, akan cacat hukum, bisa saja caleg yng kalah setelah Pemilu akan mempersoalkan NIK, karena dianggap KPU mengada-ngada nama DPT," kata Veri di kantor KPU Sumbar, Jumat (13/2).

Menurut Veri, tugas untuk pemberian NIK bagi daftar pemilih merupakan tugas pemerintah kabupaten dan kota melalui Kantor Catatan Sipil. Namun hingga saat ini pihak Capil pun telah angkat tangan dengan persoalan ini.

"Beberapa daerah telah angkat tangan dengan persoalan ini, kita akan terus mendesak Pemda untuk menyelesaikan NIK, biar bagaimanapun DPT harus pakai NIK. Besok kita akan bahas ini dalam rapat kordinasi dengan Gubernur, " kata Veri.

Caleg partai Amanat Nasional dari Pesisir Selatan Penipu

Seorang calon anggota legiatatif dari Partai Reformasi-Partai Amanat Nasional- dari daerah Pesisir Selatan yang bernama Khairunnas telah melakukan suatu tindakan kriminal. Pada tanggal 27 Januari yang bersangkutan memesan beberapa material promosi untuk iven sekaligus kampanye. Menjelang materi tersebut dicetak, yang bersangkutan mendesak pihak percetakan-paxalle/PT. Smart Karya Mandiri-agar bisa mencetaknya sesegera mungkin. Padahal bahan yang diberikan oleh yang perlu diolah dari awal lagi. Setelah barang selesai dicetak, yang bersangkutan meminta agar materi-materi tersebut diserahkan melalui adiknya. Sedangkan pembayaran dilakukan paling lambat satu hari setelah barang diterima.
Bukti materi sudah diterima dan tanda pembayaran akan dilunasi telah dibunyikan dalam selembar kwitansi tanda terima barang. Namun sejak tanggal yang telah disepakai sampai hari ini ( 3 Februari 2009) yang bersangkutan selalu menghindar. Sampai sekarang, pihak -percetakan-yang dirugikan belum memperoleh tanda-tanda akan dilunasi. Pihak percetakan-yang merasa telah ditipu dan dirugikan-pun berencana akan mengadikan persoalan ini kepihak terkait.

Lowongan Kerja

Marketing Executive [ ME : Produk Kesehatan ]

· Pria/Wanita

· Minimal Tamatan SMU/ Sederajat

· Memiliki kendaran

· Memiliki SIM

· Menetap di Padang

· Belum bekeluarga

Account Executive [ AE : Media Cetak ]

· Pria/Wanita

· Minimal Tamatan SMU/ Sederajat

· Memiliki kendaran

· Memiliki SIM

· Menetap di Padang

· Belum bekeluarga

Sales Promotion Girl [SPG] & Pagar Ayu [ Usher ]

· Wanita

· Sehat jasmani dan rohani

· Tinggi minimal 160 cm

· Memiliki postur tubuh yang ideal(Tidak gemuk)

· Bisa berkomunikasi dengan baik

· Mampu beradaptasi dengan tim dan lingkungan

· Usia maksimal 21 Tahun

· Tidak terikat dengan perusahaan lain

· Minimal Tamatan SMU /Sederajat

· Menetap di Padang

· Belum bekeluarga

Kirimkan Surat lamaran, CV, scan Ijazah terakhir serta Identitas dan Foto anda ke rellaxcment@yahoo.co.id

Tujukan ke HR Department Relax Corporate Management

Lamaran paling lambat diterima tanggal 9 Februari 2009

Sopir Tidak Mau Menurunkan Tarif

[Padang]Enam hari pasca penetapan penurunan tarif angkot, tidak satu pun sopir angkot yang mematuhi aturan, menurunkan tarif angkot. Stiker tarif baru yang dipasang Dinas Perhubungan (Dishub), malah disobek, diganti dengan stiker calon legislatif (caleg). Dari pantuan koran ini di Bundaran Air Mancur dan Jalan Pasar Baru, sejumlah trayek angkot seperti Pasar Raya–Indarung, Pasar Raya-Seberang Palinggam, masih memberlakukan tarif lama. Malah stiker tarif yang telah dipasang Dishub disobek dan ditutup dengan foto caleg.

“Tarif angkot sama sekali belum turun. Sopir masih saja memberlakukan tarif lama. Kami minta kepada Dishub untuk segera mengambil tindakan tegas,” ujar Lina, warga Ulu Gadut kepada wartawan, kemarin. Lina gusar mengapa tidak ada petugas Dishub terlihat di Pasar Raya. Pengawasan Dishub lemah. “Lihat saja mana ada petugas Dishub yang melakukan razia di jalan-jalan untuk mencek tarif. Sudah tugas Dishub untuk mengawasi,” ujar mahasiswi Unand ini.

Kepada wartawan, Kepala Dishub Padang Yosefriawan mengaku telah melakukan inpeksi mendadak ke Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang (UNP) kemarin. Hal ini dilakukannya menanggapi keluhan dari masyarakat terhadap tindakan sopir yang belum mau menurunkan tarif. “Hari ini sudah ada staf saya yang turun melakukan razia di Unand dan UNP. Dalam sidak tadi, ternyata masih banyak sopir yang memberlakukan tarif lama. Sebagai tindakan awal, kami hanya memberi peringatan,” ucapnya.

Dishub memberikan batas toleransi kepada sopir sampai hari minggu, jika sopir masih memberlakukan tarif lama Dishub tidak segan-segan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Sanksi yang paling tegas yang bisa dikenakan oleh Dishub adalah pencabutan izin trayek. Sopir dilarang menyobek stiker tarif yang telah dipasang Dishub. Jika dalam razia ditemukan angkot yang tidak memasang stiker tarif, maka Dishub akan meminta pengantian biaya cetak stiker tarif tersebut kepada sopir.

“Berapa hitungannya belum bisa kita pastikan, tapi yang jelas bisa bikin efek jeralah terhadap sopir,” katanya. Disinggung anggapan masyarakat bahwa Dishub tidak punya nyali? Ia membantah. Menurutnya, ia dan jajaran tetap komit dengan kebijakan yang telah dikeluarkannya. “Itu sama sekali tidak benar, kita tetap komit menurunkan tarif,” tuturnya.

Angkot Mogok Lagi

[Padang]Puluhan angkot jurusan Pasar Raya Siteba kembali mogok. Aksi yang dimulai pada pukul 11.30 WIB tadi dipicu karena ongkos penumpang. Mereka mengeluhkan adanya sejumlah penumpang yang hanya membayar sebesar Rp 1.000.- ( seribu rupiah). " Masak mereka seenaknya saja membayar ongkos sebesar seriu rupiah. Mentang-mentang minyak turun lantas ongkos turun dratis,tidak bisa. Kami sangat dirugikan dalam hal ini", ungkap salah satu peserta demo yang tidak mau disebutkan namanya."
Dari imformasi yang dikumpulkan koran ini aksi dimotori oleh salah seorang kordinator yang bernama Yong. Angkot jurusan Siteba ini berjumlah sekitar 300 mobil. Namun selama setengah jam tadi-demo yang dimulai pukul 11.30 berakhir 12.05 dijalan Proklamasi depan Singgalang Mini Market- terlihat hanya angkot jurusan Siteba via Jati saja. Sampai mereka meninggalkan lokasi demo belum jelas kepada siapa demo itu ditujukan. Kordinator aksi Yong tidak bisa dikomfirmasi karena tidak ada dari para pelaku demo yang kami tanyai tidak mau memberikan nomor kontaknya. Aksi menuju kawasan Lubeg setelah setengah jam berdemo dan membubarkan diri.Dalam aksi ini tidak ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian maupun Dephub.

Sekalipun Tersangka, Khairul Cuek

[Bukittinggi]Sekalipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mark-up pengadaan tanah Gedung DPRD Bukittinggi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (13/1) Sekretaris Kota (Sekko) Bukittinggi Khairul masih tampak memimpin rapat staf dengan jajaran Sekretariat Daerah di Balai Kota.

Rapat tersebut dilaksanakan di lantai III, persisnya di ruang kerja Sekko di Balai Kota Gulai Bancah mulai pukul 09.15 WIB. Hadir pada rapat tersebut antara lain sejumlah Kepala Bagian dan Kepala Kantor di lingkungan Sekretariat Daerah, serta sejumlah Asisten lainnya.

Dari pantauan koran ini, sejumlah staf dan kepala bagian hadir pada rapat yang berakhir sekitar pukul 11.00 WIB tersebut, Sekko sama sekali tidak memberikan reaksi yang berlebihan atas penetapan dari Kejati Sumbar itu. Bahkan rapat selama dua jam lebih itu hanya berisi arahan dan masukan serta amanat dari Khairul kepada seluruh stafnya, agar tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi.

Bahkan dalam rapat tersebut dia juga sempat meminta kepada seluruh jajarannya, agar tidak terpengaruh dan menunjukkan reaksi berlebihan, sehingga berakibat pada terganggunya kinerja pelayanan kepada masyarakat. Terutama kepada pegawai yang saat ini memegang jabatan pengelolaan dan administrasi keuangan, karena yang terjadi saat ini ujarnya bukan akibat kesalahan dan pelanggaran aturan negara.

Termasuk pesannya kepada staf Humas, agar jika setelah ini ada pertanyaan dari wartawan tentang sikap pemerintah tentang kasus ini, agar dijawab bahwa secara pribadi ia siap menghadapi kasus atas tuduhan dugaan mark-up itu. Bahkan pada rapat tersebut dia menyatakan tidak akan melakukan counter (tanggapan balasan) melalui media, dan menyerahkan sepenuhnya pada proses pemeriksaan saja nantinya.

Rapat itu sendiri berlangsung normal dan di luar perkiraan semula, ungkap sejumlah sumber, tanpa kesan Sekko terpancing emosi atau terbawa arus amarah. Dan usai memimpin rapat pria langsung meninggalkan kantor menggunakan kendaraan dinas Toyota Inova warna hitam. Sementara Wali Kota Bukittinggi Djufri yang juga ditetapkan sebagai tersangka, tidak tampak berada di kantor sepanjang hari kemarin (13/1)

Penahanan Djufri Kasus Penggadaan Tanah DPRD Bukittingi

Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman belum mau berkomentar banyak menyikapi status tersangka yang kini disandang Wali Kota Bukittinggi Djufri terkait dugaan korupsi pengadaan tanah kantor DPRD Kota Bukittinggi.

“Belum. Kita kan harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tersangka belum tentu bersalah. Kalau sudah jatuh hukum atau ditahan pasti kita tunjuk pelaksana tugas (Plt). Kalau masih ada wakil, ya wakil dulu,” terang Wakil Gubernur di Pangerans Beach Hotel Padang.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Wali Kota Bukittinggi Djufri dan Sekdako Khairul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukitttinggi tahun 2007. Dalam kasus tersebut Djufri adalah penanggung jawab, sementara Khairul sebagai ketua panitia pengadaan tanah.

Wakil Gubernur menganalogikan posisi Djufri dengan salah seorang staf Biro Sospora Pemprov Sumbar yang kini ditahan polisi karena terlibat togel. “Saya tidak bisa bertindak apa-apa oleh karena belum ditetapkan. Memang sudah ditahan tetapi ada aturan yang menegaskan bahwa orang itu baru bisa diberi sanksi jika sudah jatuh hukumnya,” tukasnya tanpa menyebutkan secara detail aturan hukum dimaksud. (*)

Status Tersangka Walikota Bukittinggi Dinilai Bernuansa Politis

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) langsung bereaksi terhadap penetapan Ketua DPD PD Sumbar Djufri sebagai tersangka oleh Kejati Sumbar dalam dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukitttinggi tahun 2007.

Rabu (14/1), bertempat di kantor DPP PD Jakarta Djufri dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Mengetahui kasus tersebut sudah berlangsung lama yakni tahun 2007 dan Djufri tidak dalam posisi tertangkap tangan, DPP berkesimpulan penetapan Djufri sebagai tersangka oleh Kejati Sumbar sarat nuansa politis.

“Bukannya Partai Demokrat tidak konsisten dengan pemberantasan korupsi. Kita oke-oke saja tetapi momentumnya tidak pas. Sekarang kan periode Pemilu. Selain Wali Kota, Ketua DPD PD, dia juga caleg. Kita lihat ini sangat politis. Kasarnya pembusukan terhadap PD,” terang Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Marzuki Ali kepada koran ini, tadi malam.

Menurutnya, Kejati dalam menetapkan seseorang tersangka mestinya membaca momen sehingga pihak lain tidak menduga ada kepentingan lain yang menumpang dalam keputusan tersebut. “Kok tidak ditunggu saja tiga bulan sesudah selesai Pemilu atau dituntaskan sebelumnya. Kasus ini kan sudah berlangsung lama. Kita melihat seolah-olah ada sesuatu. Kesannya, aparat penegak hukum didorong ke kanan dan ke kiri,” tukasnya.

Marzuki Ali juga menilai harusnya aparat penegak hukum bisa membedakan jabatan adminitrasi dan politis. “Wali Kota itu kan pejabat politik. Harus dibedakan dong dengan pejabat administratif. Harusnya dia tidak ikut bertanggung jawab,” tandasnya. Namun ia menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi apapun keputusan yang sudah diambil oleh Kejati.

Bagaimana posisi Djufri di DPD PD Sumbar? Marzuki Ali menegaskan sepanjang belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap posisi Djufri sebagai Ketua DPD PD Sumbar tetap dipertahankan. “Tetap kita pertahankan. Kan masih bayang-bayang, kecuali tertangkap tangan, lain persoalan. Partai tidak bisa dong mengkerdilkan hak politik orang lain,” ujarnya.

Marzuki Ali juga mengaku akan menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi Djufri dalam menghadapi proses hukum tersebut. Namun berapa jumlah pengacara dan dari mana asalnya, ia belum bisa memastikan. “Lihat nanti lah, besok persoalan ini mau kita rapatkan lagi di DPP,” ujarnya. (*)

Di UNP Satpam Bisa Edarkan Ganja

Upaya penangkapan terhadap anggota jaringan pengedar ganja di wilayah hukum Polda Sumbar membuahkan hasil. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai Satpam di Universitas Negeri Padang (UNP) berhasil diciduk tim Ditnarkoba, Minggu (11/1) sekitar pukul 14.30 WIB di Pasie Patenggangan belakang UNP.
Dari tangan tersangka, Beni Irwanto (24) ditemukan daun ganja kering seberat 1 kilogram. Hasil pemeriksaan di TKP, warga Lubuak Gadiang Blok D 12 Lubuak Buayo ini mengaku barang haram tersebut didapat dari rekannya Sofyan Yusuf (32) asal Aceh. Tidak menunggu lama, berbekal pengakuan personil pengawal kampus itu, petugas langsung mendatangi kediaman Sofyan di Jalan Patenggangan Air Tawar Padang Utara. Setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 4 kilogram ganja kering yang diduga sebagai stok untuk transaksi berikutnya.

Pendatang asal Aceh yang sehari-hari berprofesi sebagai montir itu tak dapat mengelak saat petugas memutuskan untuk memboyongnya ke Mapolda Sumbar. Total barang bukti yang didapat sebanyak 5 kilogram. Sofyan tinggal di rumah nelayan bernama Doni Aswara alias Stepani sejak setahun terakhir. Kiriman ganja, dikatakan, didatangkan langsung dari kampung halamannya di Seonogok Punti Lhokseumawe Aceh Utara.

Sampai berita ini diturunkan, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif pihak berwajib. Mereka diyakini pemain lama yang telah memiliki jaringan yang rapi saat mengedarkan daun bernama latin Cannabis Sativa itu. Pasar mereka tak lain para calon sarjana di kampus tersebut. “Berdasar keterangan tersangka kita masih lakukan pengembangan kasus. Kami ingatkan jangan sesekali terlibat Narkoba,” tandas Dirnarkoba Mapolda Sumbar Kombespol Drs Bambang Hermanto, tadi malam.

Dihubungi terpisah, Humas UNP Amri membenarkan tertangkapnya oknum Satpam yang terlibat kasus ganja tersebut. Menurutnya, Satpam yang masih berstatus honorer itu bakal dikeluarkan dari kampus. “Perbuatannya sangat mencoreng lembaga pendidikan di Sumatera Barat ini. Namun begitu kita tunggu saja keputusan pimpinan rektorat,” ujarnya.

DPRD Kecewa KONI Tak Hadir

Ketua Komisi C DPRD Agam Aditiawarman SAg kecewa dengan ketidakhadiran ketua atau pengurus KONI Kabupaten Agam dalam rapat kerja dengan komisi tersebut yang dilaksanakan Jumat (9/1). Padahal Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs Misran MPd hadir bersama staf dan sekretaris N Dt Asalabiah.

Aditiawarman mengatakan, pihaknya sengaja mengundang ketua KONI untuk rapat kerja membahas persiapan Agam menjadi tuan rumah Porprov yang akan dilaksanakan tahun 2009 ini. “Porprov harus dilaksanakan di Agam dan itu sudah harga mati. Jadi rapat kerja ini adalah untuk melihat seberapa jauh persiapan yang sudah dilaksanakan yang terkait dengan KONI,” ujar Aditiawarman menambahkan, KONI mempunyai peranan penting dan strategis dalam kesuksesan Porprov.

Apakah KONI diundang? Aditiawarman menjelaskan pihaknya sudah mengundang ketua KONI. Dalam pelaksanaan Porprov, sebagai tuan rumah Agam perlu menjadi contoh dan tuan rumah yang terbaik, sehingga pelaksanaannya berjalan sukses.

“Sampai sekarang sejauh mana kesiapan tiap Pengcab dan pembinaan yang telah dilakukan, tidak jelas. Padahal telah dianggarkan dana penyelenggaraan dan pembinaan sebesar Rp 20 miliar,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Komisi A Drs Khairul menilai persiapan harus dilakukan sekarang. Pasalnya waktu tersedia tidak lagi panjang dan banyak persiapan yang harus dilakukan

RS Fitria melakukan Malpratek

Dugaan kasus kelalaian medis kembali terjadi di Kota Padang. Asminar (54) warga Kelurahan Tanjuang Saba Pitameh, Kecamatan Lubuak Bagaluang melaporkan pihak Rumah Sakit (RS) Fitria ke Mapoltabes Padang.

Laporan tersebut diduga akibat kelalaian petugas medis rumah sakit beralamat di Jalan By Pass Lubuak Bagaluang Padang ini, cucunya meninggal dunia saat dilahirkan. Asminar didampingi menantunya, Yopi (25) menyebutkan, kejadian itu terjadi pada Sabtu (3/1) lalu. Saat itu, salah seorang anaknya Cheri Handayani (23) menderita sakit akan melahirkan. Oleh keluarga, sang anak dibawa ke RS Fitria.

Tempat itu dipilih karena klaim Jamsostek Cheri berada di RS itu. Oleh salah seorang bidan bernama Desi, Cheri diberi obat perangsang berbentuk tablet untuk mempercepat kelahiran anak. Oleh Desi, obat bermerek Gastrol itu diharuskan diminum Cheri setiap 6 jam sekali dengan dosis 3 x 1/2. “Saya tidak tahu alasannya kenapa, anak saya tidak dirawat. Kami hanya diberi obat dan disuruh pulang,” katanya. Setelah beberapa kali minum obat itu, pada Minggu (4/1) pagi, Cheri mengalami sakit yang berujung pecahnya air ketuban ibu muda ini.

Seketika, Asminar dan keluarga melarikan Cheri kembali ke RS Fitria. Masalah baru timbul saat kedatangan kedua ke RS itu. Selama lebih kurang 7 jam, Cheri harus menderita kesakitan dan bayi yang diharapkannya tidak juga segera lahir. “Perut anak saya didorong-dorong pakai tangan, agar anaknya lahir. Tapi sampai pukul 18.00 WIB, dia tidak juga melahirkan,” katanya.

Oleh petugas medis RS Fitria, sekitar pukul 18.00 WIB, Cheri dirujuk ke salah satu rumah sakit lainnya. Yang disesalkan Asminar, pihak RS Fitria tidak merujuk anaknya ke RS Baiturahmah yang notabene menjadi rumah sakit rujukan dalam klaim asuransi Jamsostek milik Cheri. Dia juga menilai RS Fitria terlambat merujuk anaknya ke rumah sakit yang lebih representatif.

“Di rumah sakit itulah cucu saya meninggal dunia saat dilahirkan. Jika saja RS Fitria cepat merujuk, mungkin tidak akan begini jadinya,” ujarnya. Masalah belum selesai, karena Cheri melahirkan bukan di RS yang menjadi tanggungan Jamsostek, Asminar dan keluarga harus menanggung biaya kelahiran cucunya hingga Rp 4,5 juta. Tagihan ini kemudian diajukannya ke RS Fitria untuk diganti.

“Karena mereka merujuk tidak ke RS rujukan Jamsostek, makanya tagihan saya mintakan ke RS Fitria. Kalau dengan Jamsostek, kami tidak bayar sepeser pun. Tapi mereka tidak mau membayarnya,” tambah Asminar. Merasa tidak senang dengan kejadian itu, Asminar melaporkan pihak RS Fitria ke Poltabes Padang. Laporan bernomor Lp/43/K/I/2009-Tabes itu diterima Ka SPK Shief B Ipda Anindhita Rizal. Pemilik RS Fitria dr Hj Aumas Pabuti SpA MARS yang dikonfirmasi koran ini membantah keterangan Asminar.

Dijelaskan Aumas, pada mulanya RS Fitria sudah merujuk ke RS Baiturahmah dan RS M Djamil Padang. Namun tawaran itu ditolak pasien dan keluarganya yang lain. Dia juga membantah tidak memberikan pelayanan medis yang baik kepada Cheri Handayani. “Namun dalam pelayanan kalau ada satu dua orang yang komplain, itu biasa,” katanya.

Aumas menyesalkan tindakan Asminar. Dia menilai Asminar tidak tahu persis bagaimana masalah itu terjadi. Soalnya saat di RS Fitria, jelas Aumas, Asminar tidak ada di sana. “Jadi dia itu tahu ceritanya dari saudara-saudaranya yang lain. Mestinya dia tanyakan bagaimana kejadian itu kepada mereka. Bukan kita yang tak mau merujuk ke Baiturahmah, mereka yang menolak dirujuk ke sana,” katanya.

Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar Disidang

Setelah adanya hasil sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) yang merekomendasikan untuk memberhentikan empat Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait kasus pelanggaran kode etik. Dua dari empat anggota KPU Sumsel tersebut terbukti terlibat sebagai pengurus Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Palembang. Pada, Selasa (6/1) besok DK KPU akan menyidang kasus di tiga KPU Provinsi.

Pasca pelantikan KPU Provinsi se Indonesia 28 Mei 2008 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima pengaduan dari empat Provinsi tentang keterlibatan anggota KPU terpilih dalam kepengurusan parpol. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Anggota KPU Sumbar yang diadukan ke Bawaslu adalah “DA”. Alat bukti yang dimiliki Bawaslu SK pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (DPW BPR) Sumbar periode 2003-2007. Jabatan “DA” adalah Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar. Dalam SK bertanggal 25 Mei 2003 tersebut, gelar akademisnya masih S.Ag.

Selain SK tersebut, Bawaslu juga memiliki copy kartu anggota “DA” sebagai anggota PBR. Copy kartu anggota tersebut merupakan lampiran daftar anggota PBR untuk verifikasi parpol peserta pemilu 2004. Dalam copy kartu anggota tersebut tercantum nama “DA” sebagai anggota dengan nomor KTA 0035/PBR-KP/1.7.0.3. Keberadaan “DA” sebagai Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar periode 2002-2007 dibenarkan Ir Herwandi, MS.

“Beliau merupakan Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar pada periode yang sama dengan “DA”,” ungkap Direktur Akademi Sawit ini.

Dikatakannya, pengurus DPW PBR Sumbar yang diangkat dengan SK DPP PBR No.095/KPTS/DPP-PBR/V/2003 tersebut merupakan kepengurusan hasil reshuffle, karena pengurus sebelumnya banyak yang tidak aktif. (*)

Komunitas Mobil

Anak yang terlahir dari rahim ibu dari keluarga berpunya memang anugrah yang patut disyukuri. Tak salah juga jika banyak anak yang masih SMP dan SMA, meminta atau diberi mobil oleh orangtuanya. Akhirnya, kondisi itu membentuk berbagai komunitas...

...eksklusif bagi sebagian orang. Pelajar yang menggunakan mobil pribadi ke sekolah bukan pemandangan yang baru lagi di Kota Padang. Lihat saja di SMA 1, SMA2, SMA 3, SMA 10 dan SMA 4 Padang. Tak diketahui pasti fenomena itu timbul, apakah sebuah tren atau memang kebutuhan semata.

Toh, yang pasti, mengendarai sendiri mobil ke sekolah tidak hanya meningkatkan prestise tapi juga, hmmm, bisa berguna untuk menggaet siswi di sekolah. Pelajar bermobil itu pada akhirnya membentuk sendiri kelompoknya. Contohnya saja geng mobil Cosmopoint yang merupakan geng mobil beranggotakan siswa-siswi dari beberapa sekolah. Cosmopoint terbentuk 1 Januari 2005. Awal terbentuknya secara tidak sengaja.

Berawal dari perbincangan santai antara beberapa pelajar dan kemudian pelajar lainnya juga ikut nimbrung. Mereka sepakat membentuk sebuah komunitas yang disebut dinamai Cosmopoint. Agung, siswa SMA 3 Padang mengaku salah seorang pendiri Cosmopoint. Awalnya ia dan rekan-rekannya hanya berbicara santai tentang pelajaran. Hari-hari berikutnya berlanjut membicarakan persoalan yang terjadi di Kota Padang, bahkan berita hangat di tingkat nasional pun sering mereka bahas.

“Biasanya kami ngumpul di GOR Haji Agus Salim. Banyak persoalan yang kami bahas di sana, mulai dari mata pelajaran yang sulit, mode, situasi politik hingga perkembangan ekonomi. Pada prinsipnya kami berbagi informasi dan bertukar pikiran,” ujar Agung. Mobil yang digunakan anggota geng adalah Toyota Starlet, Rush Honda Jazz, Mitsubishi Evo3, Evo 4, Feroza, Hyundai Atoz, Trajet dan Suzuki Baleno.

“Kami kumpul di sini bukan untuk gagah-gagahan, tapi belajar tentang mobil, hitung- hitung nanti bisa buka usaha perbengkelan atau punya showroom mobil sendiri lah,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ichi, siswa SMA 10 Padang. Ia telah lama bergabung dengan Cosmopoint. Bagi Ichi, bergabung dengan geng mobil bukan suatu kegiatan yang sia-sia. Di Cosmopoint, ia bisa belajar banyak hal dan bertukar informasi. Ia menyebutkan, memperluas pergaulan dengan berbagai kalangan ataupun pelajar dari SMA lain bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dengan ikut bergabung para siswa dapat mengali informasi seputar dunia pendidikan dan tentunya tentang otomotif.

Pada prinsipnya para anggota geng sangat menghargai jiwa sportivitas. Kendati berada pada lingkungan sekolah yang berbeda, masing-masing anggota tidak merasa rival. “Tentunya kita bisa membedakan mana yang persahabatan, mana yang rivalan. Kita tidak mempermasalahkan teman-teman dari sekolah lain yang mau bergabung. Kita tidak mengeksklusifkan diri, tapi terbuka,” kata Ichi.

Disinggung apakah banyak siswi-siswi yang melirik pada anggota geng mobilnya? Dengan sedikit malu-malu ia pun menjawab, “Pasti lah, Kak,” ucapnya singkat. (*)

Jalan Sicincin Malalak Segera Rampung

Proses pembangunan jalan lingkar Duku Sicincin yang nantinya akan dikembangkan sebagai jalan dua jalur guna mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di kawasan Pasar Lubuak Aluang dan Sicincin Padangpariaman, agaknya menunjukkan perkembangan yang berarti. Berbagai kendala dan persoalan terkait pembebasan lahan dan tanaman masyarakat juga sudah menemukan kesepakatan dengan masyarakat tempat lokasi dibangunnya jalan dimaksud.

Dengan dasar itulah pembangunan jalan lingkar Duku Sicincin terus dikebut, termasuk di kawasan Buayan Kecamatan Lubuakaluang Padangpariaman yang juga tampak mulai dikerjakan. Hal itu terungkap saat kunjungan Wakil Bupati Padangpariaman Drs Ali Mukhni kemarin meninjau lokasi pembangunan jalan Duku Sicincin di daerah Buayan.

“Alhamdulillah kita telah mendapatkan kesepakatan dengan masyarakat sehingga esvakator bisa langsung bekerja. Diharapkan pembangunan jalan ini nantinya bisa dirampungkan seperti waktu yang telah ditetapkan,” terang Wakil Bupati Padangpariaman Ali Mukhni.

Wabup mengakui, sebelumnya pembukaan jalan di kawasan itu memang sempat terhambat disebabkan belum adanya kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan, namun saat ini masyarakat bersama seluruh elemen warga yang ada telah menyatakan kesepakatannya untuk mendukung pembukaan jalan tersebut. Makanya kita sangat menyambut baik hal tersebut, karena ternyata pemilik lahan bersama tokoh masyarakat ternyata sangat mendukung pembangunan jalan tersebut.

Pembukaan jalan lingkar Duku Sicincin tersebut setidaknya sudah mulai dilakukan sejak dua tahun lalu, khususnya di bagian dalamnya, tinggal lagi untuk pembukaan di kawasan gerbang nya di kawasan Buayan Lubuak Aluang. Berdasarkan data yag diperoleh koran ini melalui PTTK pembukaan jalan Lingkar Duku Sicincin Herman, panjang ruas jalan lingkar secara keseluruhan mencapai 12,250 KM dengan lebar 34 meter. Diharapkan pembangunan jalan tersebut sudah bisa dirampungkan pada tahun 2010 atau 2011 mendatang.

“Pada tahun 2009 ini kita masih memfokuskan pada pembukaan jalan, termasuk menyelesaikan proses ganti rugi bangunan maupun tanaman masyarakat,” terang Herman.

Ditambahkannya, target jangka panjang, jalan tersebut nantinya akan dibangun dalam bentuk dua jalur. Terkait kendala pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut menurut Herman, sejauh ini tidak ditemui kendala berarti, karena secara umum warga atau pemilik lahan sangat menyambut positif dibangunnya jalan tersebut. Dengan alasan itu ia optimis pembangunan jalan tersebut nantinya bisa dirampungkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Herman juga menyebutkan, pembangunan jalan lingkar Duku Sicincin, yang nantinya akan dikembangkan sebagai jalan nasional itu, nantinya akan berhubungan langsung dengan jalan Koto Mambang Balingka yang saat ini pembukaannya juga sedang berlangsung. Dengan dibangunnya jalan Lingkar Duku Sicincin itu juga diharapkan akan dapat mengantisipasi kemacetan lalu lintas di kawasan Lubuak Aluang maupun Sicincin, di samping juga akan berdampak terhadap semakin terbukanya daerah yang dilalui oleh jalan tersebut.

Warga Malalak Kecewa
Terkait perkembangan jalan Sicincin Malalak, masyarakat Malalak Selatan sangat kecewa. Pasalnya, sejak dimulainya proyek perluasan jalan ini,jalur transportasi mereka sangat terganggu.Ditambah kondisi jalan yang sejak dimualainya proyek bertambah parah. Hal ini diungkapkan warga setempat saat koran ini meninjau perkemangan pembangunan proyek ini."Sajak jalanko dikarajoan untuk jalur Sicincin Malalak, jalanko batambah parah se. Banyak lubang dan jalan tempang-tempang, payah kami jadinyo. Kiceknyo kadipelokan rancak-rancak, ma nan rancak tu. Kalo iyo bana ado lah parubahan kan nan rancak agak saketek, ko ndak,"ungkap Anaih, masyarakat Malalak Selatan.

Kelanjutan proyek jalan Sicincin Malalak akan berlanjut saat dana APBN telah turun dari pusat. Saat ini pembangunan proyek jalan Sicincin Malalak baru mengahabiskan dana APBD Sumatera Barat. "Proyek ini hanya berhenti sementara, karena pengerjaan yang sekarang kita masih menggunakan dana APBD Sumbar. proyek ini akan dilanjutkan setelah dana APBN turun", jelas Asli Khaidir kepada wartawan koran ini di Padang.Asli Khaidir selain ketua DPW Partai Amanat Nasional dan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PAN adalah salah seorang pengusaha yang mendapatkan tender pengerjaan proyek ini selain lima pengusaha lain.

Gurita Kepa Manusia

Warga kawasan Muara, Kelurahan Berok Nipah dihebohkan dengan seekor Gurita berkepala manusia, pada minggu (4 Januari_red) kemarin. Saat hewan langka itu diperlihatkan kepada khalayak ramai, hal itu mengundang perhatian seluruh warga lainnya.Wartawan koran ini pun tak mau ketinggalan, setelah memperoleh lokasi lansung menuju lokasi.

Hewan bernama latin Cephalopod itu ditemukan Man, 43, seorang buruh pelabuhan Muaro, Padang.

Menurut keterangan warga setempat, Ita, 38, Gurita berkepala manusia itu ditemukan suaminya saat membongkar Gurita tangkapan dari Pulau Mentawai di Pelabuhan Muaro. Usai membongkar itu Man membawa sebagian Gurita ke rumahnya untuk dimasak oleh istrinya. Berdasarkan pengakuan Man kepada Ita, gurita itu didapatkan tepatnya di pulau Pasoban.

Ketika akan dimasak, Ita merasa tidak ada yang ganjil dari Gurita tersebut. Padahal waktu itu ia melihat kepala berambut, namun itu tidak menjadi perhatian baginya. Setelah direbus beberapa saat kemudian ia melihat rambut gurita itu rontok hingga habis. Kemudian ia melihat gurita itu ada yang aneh.

Sehingga ia memisahkan Gurita itu ke tempat khusus hingga kering. Beberapa saat kemudian Ita melihat dari mata gurita mengeluarkan air mata. Kepala gurita tersebut menyerupai kepala manusia. Di kepalanya juga terdapat mata dan hidung seperti layaknya manusia.

Warga beregumun melihat kejadian aneh bin ajib tersebut, hingga terkesan seperti kawasan hiburan.

Merasa ada keanehan dengan Gurita tersebut, Ita memberitahukan kepada tetanggganya. Ternyata gurita itu berbeda dengan gurita lainnya dan dapat dikatakan aneh.

Warga beregumun melihat kejadian aneh bin ajib tersebut, hingga menjadi tontonan warga dan terkesan seperti kawasan hiburan. Hingga berita ini dilansir koran ini, Ita mengaku Gurita tersebut akan diawetkannya dan di pelihara jadi barang pajangaan.

"Rezeki itu tak berpintu", mungkin kalimat itulah yang tepat disematkan pada Anita (35), penemu Gurita berkepala manusia. Sejak menjadikan gurita itu sebagai tontonan, rezekipun mengalir. Partisipasi dari pengunjung yang hampir setiap hari menyesakan rumahnya yang terletak di Berok Nipah membuat dompet Anita semakin tebal. Bahkan ada beberapa pengunjung yang berniat membeli guritanya dengan harga Rp.40 jutaan!, fantastis!

Bukannya sumringah, Anita malah sedih. Entah kenapa, rasa cintanya begitu saja tumbuh kepada binatang yang memiliki tinta sebagai senjata pelindung itu hingga mengalahkan nafsunya untuk kaya raya. Tampaknya Anita tak silau dengan banyaknya uang yang akan diterimanya jika mau menjual gurita yang ditemukanya pada hari Minggu, (4/1).

"Saya tidak akan menjual gurita ini berapapun harganya. Tak ada niat untuk begitu. Sudah cukup rasanya rezeki yang diberikan lewat orang-orang yang melihatnya. Saya tidak terlalu silau dengan uang yang banyak sehingga harus tega menjual gurita ini. Entah mengapa, dia (gurita) sudah menjadi bagian keluarga ini. Saya tidak akan menjualnya walaupun dengan harga selangit,"cetus Anita menetapkan hatinya.

Berbagai tawaran tak hanya datang dari warga Kota Padang. Ada pengunjung yang dari Pariaman, Pekan Baru dan Bangkinang melakukan penawaran dengan harga yang bervariasi. Namun Anita menolaknya mentah-mentah. Bahkan, salah seorang pengunjung yang beretnis Tiongha menghargai gurita temuan Anita dengan harga berkisar di Rp.40 jutaan. Anita tak terpancing untuk menjualnya.

"Tawaran harga mangalir bervariasi, mulai dari satu juta hingga Rp.40 juta. Para penawar datang dari berbagai latar. Ada yang orang Padang, Pekan Baru ataupun Tiongha. Entah kenapa mereka sangat antusias untuk memiliki gurita ini,"papar istri buruh pelabuhan Muaro itu.

Kerasnya hati Anita untuk tidak mau menjual guritanya ternyata menjadi bahan pembicaraan bagi orang-orang. Namun, para tetua yang datang menjambangi Anita mengungkapkan kalau keputusan yang diambil Anita sangat tepat. Seperti apa yang dituturkan Salwi (69), jika dijual, mungkin suatu saat Anita dan keluarganya akan mendapatkan kemalangan.

"Hewan itu adalah titipan kepada Anita. Dia sudah memberikan Anita penghasilan. Mungkin kalau dia nekad menjualnya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Pelihara saja dengan baik, semuanya akan baik-baik saja

Mahasiswi Dihipnotis

Pencurian dengan cara menghipnotis korban semakin marak. Kali ini, Sri Elva Yanti (20), mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Padang menjadi korbannya. Ia dihipnotis saat di atas bus dari Pariaman menuju Padang, Senin (12/1). Uang beserta emas dan HP berhasil digondol pelaku yang masih buron.
Menurut keterangan korban di hadapan petugas piket Poltabes Padang, dirinya tak sadarkan diri setelah melihat kitab kecil berwarna kuning yang diperlihatkan pelaku. Alhasil, setelah melihat kitab itu, korban menuruti saja apa kata pelaku.

“Saya disuruh melihat kitab kecil berwarna kuning. Tiba-tiba kepala saya pusing dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Saya baru sadar ketika tersangka sudah lari dan menggondol uang saya sebanyak Rp 1,3 juta. HP Sony Ericson juga diambil beserta dua cincin emas. Setelah itu, saya ditinggalkan saja di dekat RM Sederhana,” ungkap Sri. Awalnya, korban yang menaiki bus PO Azimar dari Simpang Jaguang, Kota Pariaman berniat untuk pergi ke kosnya yang terletak di Kelurahan Surau Balai, Lubuak Lintah. Dalam perjalanan, pelaku datang dan duduk di sampingnya.

Sempat bercerita, akhirnya pelaku minta diantarkan ke Labor Biologi. Korban menurut saja. Berselang beberapa saat, dia dan pelaku turun di samping RM Sederhana, Jalan Rasuna Said. Saat itulah korban disuruh melihat kitab kuning. Tak terima dengan perlakuan yang diterimanya, Sri melapor ke Mapoltabes Padang. Laporan pun sudah diterima piket Poltabes dan diteruskan ke Kasatreskrim untuk segera diselidiki.

Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2 juta. Padahal uang yang dibawanya akan digunakan untuk membayar uang kuliah. “Saya rugi sekitar Rp 2 juta. Sungguh saya sedih sekali. Uang itu rencananya akan saya jadikan sebagai pembayar uang kuliah. Namun mau apa lagi, semuanya keburu lenyap,” papar Sri dengan wajah sedih.
Posted by paxalle & d'media at 8:56 PM

Kerbau kepala Dua

Sebuah peristiwa alam aneh dan mengejutkan warga, terjadi di Jorong Paniang-paniang Canduang Agam. Di mana seekor induk kerbau melahirkan seekor anaknya yang berkepala dua. Tapi sayang, karena lahir prematur dalam usiasekitar lima bulan kandungan, anak kerbau ini meninggal setelah lima menit dilahirkan.

Nover, pemilik kerbau tersebut menjelaskan bahwa semula ia mengetahui kerbau betina miliknya itu hamil. Sejak awal kehamilan, Nover tidak pernah curiga dengan hal tersebut, dan merawat kerbaunya seperti biasa serta memberikan makanan ekstra.

Tapi setelah kandungan kerbaunya berusia lima bulan, Nover terkejut karena melihat adanya tanda-tanda akan melahirkan. Ketika itu, sebutnya, keluar cairan seperti air ketuban disertai bercak-bercak darah. Tak lama kemudian induk kerbau itu melahirkan di tengah sawah dengan kondisi bayi kerbau yang sangat kecil dibanding ukuran bayi kerbau normal. Namun kelahiran pada Minggu (11/1) siang sekitar pukul 16.00 WIB tersebut sangat mengejutkan Nover, karena bayi kerbau yang lahir memiliki dua kepala.

Hal tersebut langsung ia sampaikan kepada warga lainnya, dan tak lama kemudian puluhan orang langsung berkerumuan ditengah sawah tempat induk kerbaunya melahirkan. “Tapi bayi itu tidak berusia panjang, karena sekitar lima menit setelah lahir langsung mati. Namun yang cukup aneh, ketika mulut pada salah satu kepala saya buka, ternyata mulut pada kepala yang lain juga ikut terbuka, padahal ketika itu bayi kerbau itu telah mati,” kata Nover.

Anak kerbau berkepala dua telah lahir dan mati di Jorong Paniang-paniang, Canduang, Agam.

Setelah kejadian aneh yang sebelum ini hanya didengar dari cerita dongeng, ratusan orang datang berkunjung ke rumah Nover untuk melihat dari dekat bayi kerbau berkepala dua itu. Bahkan rencananya Nover akan mengawetkan bayi kerbau aneh tersebut, sehingga dapat ia simpan sampai kapan saja dan dapat pula dilihat oleh orang banyak.

Munisfar, Camat Canduang Agam juga tampak melihat bayi kerbau berkepala dua tersebut kerumah Nover, Selasa (13/1). Sementara dari mulut ke mulut, informasi bayi kerbau berkepala dua ini juga telah merebak hingga ke Bukittinggi dan sekitarnya. Bahkan sejumlah warga yang penasaran mencoba mencari tahu alamat tempat tinggal Nover, sekedar untuk melihat atau merekam gambar dengan kamera telepon genggam mereka

Tarif Angkot turun

Padang, Tugu.Masyarakat kota Padang mulai pagi tadi kelihatan sedikit bergembira. Pasalnya adalah perubahan tarif angkotyang mengalami penurunan. Penurunan tarif angkot yang selama ini diminta warga, akhirnya terkabul juga. Tadi malam, seluruh fraksi di DPRD menyetujui penurunan tarif angkot sebesar 10 persen hingga 12 persen dalam sidang paripurna bersama Pemko dan Organda. Penurunan tarif ini seiring turunnya harga BBM (bensin dan solar) yang ditetapkan pemerintah per 15 Januari, pukul 00.00 WIB.

Tarif yang disetujui tersebut dibagi atas tiga zona berdasarkan jarak tempuh. Pertama, zona I jarak 0-5 km, dari tarif lama Rp1.500 untuk masyarakat umum menjadi Rp1.300, sementara untuk pelajar dan mahasiswa, dari Rp750, menjadi Rp700.

Untuk zona II (jarak tempuh 5-10 km), ditetapkan untuk masyarakat umum dari Rp2.000 menjadi Rp1.800, sedangkan untuk mahasiswa dan pelajar dari Rp1.000 menjadi Rp900. Untuk zona III, tarif angkutan umum masyarakat turun dari Rp2.300 menjadi Rp2.000, dan untuk mahasiswa dari Rp1.150, menjadi Rp1.000.Selain itu, juga ditetapkan penambahan ongkos perkilometer. Yaitu untuk masyarakat umum Rp115/km, dan untuk mahasiswa Rp50/km. Untuk bus kota, juga diturunkan. Masyarakat umum, dari Rp1.700 menjadi Rp.1.500, dan untuk pelajar dan mahasiwa dari Rp850 menjadi Rp700.

Dalam pembahasan yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kota Padang tersebut, sempat terjadi adu argumen antara mahasiswa dan Organda, dan Dinas Perhubungan (Dishub), tentang lambannya aksi pihak terkait dalam membahas penurunan tarif angkot ini. “Ketika BBM naik, tarif angkot langsung naik, tapi giliran BBM turun, kok agak mandeg pembahasannya,” ungkap Presiden BEM Universitas Andalas, Hanif. Dia juga menyangsikan penerapan tarif baru bisa optimal.

Pasalnya kenaikan tarif ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena sopir meminta ongkos melebihi ketetapan. Hal tersebut tak ditampik Ketua Organda Padang Muslim, karena bisa saja sopir menaikkan harga, sebab pengawasan dari Dishub sendiri sangat rendah. “Apalagi harga suku cadang tinggi, sopir juga tidak akan sembarangan meminta ongkos kok,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Padang Djunaidi Hendri juga menegaskan, penetapan tarif harus rasional dan riil, dengan prinsip tidak ada yang dirugikan.

“Nominal yang digunakan harus sesuai dengan uang yang beredar, sehingga tidak mempersulit masyarakat dan sopir,’ katanya. Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kota Padang Yosefriawan menegaskan, pihaknya tak bermaksud menunda pengajuan revisi. Namun lebih kepada menunggu kepastian dari pemerintah. “Buktinya, begitu Presiden mengeluarkan keputusan, kami langsung tindak lanjuti,” tegasnya.

Soal nominal, Yosefriawan setuju dengan DPRD, yaitu menggunakan nominal pecahan yang riil dan masih ada. Yang penting, katanya, tidak ada riak di tengah masyarakat pascapenurunan tarif tersebut. Di akhir pembahasan penurunan tarif tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Padang Priyanto menegaskan, DPRD siap melakukan sidak jika Dishub lamban dalam menyosialisasikannya kepada sopir dan masyarakat. “Paling lambat, Minggu depan kita akan sidak,” tandasnya.

Siapkan Stiker

Kepala Dishub Yosefriawan sudah mengancang-ancang pembuatan stiker tarif baru angkutan umum, untuk meminimalisir kenaikan tarif tak terkontrol yang selama ini rentan terjadi.

“Kalau dulu sosialisasi berupa kertas fotokopi saja, sekarang akan membuat stiker khusus,” tegasnya. Persiapan pembuatannya, lanjut Yosefriawan akan dilakukan mulai hari ini. Paling lambat, katanya, penempelan stiker dilakukan dua atau tiga hari ke depan. “Seluruh petugas akan dilibatkan untuk menempelkan stiker ini di seluruh angkutan umum, jadi bukan diberikan kepada sopir,” katanya.

Pungutan Liar

Sebagian sopir angkutan kota (angkot) mengeluhkan masih maraknya pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mereka. Keluhan itu disampaikan sopir ke Organda Padang. Setiap hari, sopir mengaku rata-rata Rp15 ribu untuk pungli. Muslim Tanjung membeberkan, selain biaya operasional masing-masing angkot yang mencapai Rp328.780/bulan, ternyata sopir masih harus mengeluarkan uang lebih di berbagai simpang jalan, untuk disetor oleh oknum, atau preman.

“Kami menyebutnya ‘biaya siluman’,” kata Muslim didampingi Sekretaris Organda Padang, Hasrianto. Pungli tersebut, lanjutnya, sudah lama terjadi, namun Pemko dan aparat terkait belum juga menampakkan “tangan besi” untuk menindaknya. Padahal, para sopir sangat dirugikan setiap harinya. “Sopir mencari penghasilan dari pagi hingga malam paling banyak 12 rit, dengan penghasilan maksimal Rp125 ribu,” katanya. Kalau di pungut lagi, lanjutnya, maka penghasilan sopir akan semakin minim.

Di tempat yang sama, Kepala Dishub Padang, Yosefriawan tak menampik adanya fenomena tersebut. Namun menurut Yosefriawan, setelah ditelusuri kebanyakan pungutan ternyata berdasarkan kesepakatan bersama sopir angkot. “Sopir angkot ini ada organisasinya, dan pungutan itu merupakan keputusan organisasi, jadi bagaimana menindak,” ulasnya. Tapi Yosefriawan menargetkan, jika memang ada indikasi pungli yang dilakukan kepada sopir angkot, Dishub bekerjasama dengan pihak kepolisian akan menindak tegas.