Mega Proyek Padang Bay City Mulai akhir tahu 2009

Pembangunan mega proyek Padang Bay City akan dimulai akhir 2009 mendatang. Pembangunan resort seluas 32 hektar yang mereklamasi Teluk Bayur ini diperkirakan rampung 2,5 tahun.

"Studi kelayakan pembangunan terowongan telah selesai November lalu sementara studi kelayakan pelabuhan baru selesai pertengahan Mei, selain itu Wali Kota akan ke Belanda untuk melihat rencana PBC dan merampungkan kontrak kerja," jelas Eddy Pieters dari PT Amagedon didampingi Direktur Herren Knecht Mr. Bart Veer dan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dalam jumpa pers di Gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).

Amagedon merupakan konsorsium investor dari Belanda dan Jerman sedang PT Herren Knecht merupakan perusahaan yang akan membangun terowongan Pegambiran hingga Timbalun, Teluk Kabung.

Sementara menurut Bart Veer, di lokasi PBC seluas 32 hektar akan dibangun apartemen dan lapangan golf. Proyek reklamasi pantai Teluk Bayur dan pembangunan terowongan itu diperkirakan akan menelan biaya Rp9,1 triliun.

"Diperkirakan sekitar 5.000 pekerja akan terlibat dalam proyek ini, sebagian besar merupakan pekerja dari Indonesia dan beberapa pekerja asing, para pekerja tersebut akan dikursuskan bahasa Inggris," kata Bart Veer.

Proyek yang disiapkan dalam kerja sama itu antara lain pembangunan proyek resor reklamasi Padang Bay City seluas 32 hektar, terowongan di bawah pebukitan antara Bungus dengan lokasi Padang Bay City, lapangan golf resor, pengembangan dua pulau kecil dan perluasan Pelabuhan Teluk Bayur

Fawzi Bahar : PKL tidak digusur, cuma ditata

-Wali Kota Padang Fauzi Bahar rupanya gerah juga dengan banyaknya keluhan warga yang menyatakan Kota Padang semerawut dan macet. Karena itu ia berjanji segera menata para pedagang kaki lima (PKL) usai dilantik sebagai Wali Kota Padang periode 2009-2014, Rabu (18/2).

Namun Fauzi membantah tindakan yang akan dilakukannya berupa penggusuran namun menurutnya akan dilakukan penataan ulang lokasi PKL.

"Jadi PKL ini tidak digusur namun hanya ditata kembali lokasinya sehingga kondisi kota tidak semerawut lagi, tidak amburadul lagi," kata Fauzi usai sidang pleno LKPj Wali Kota Padang di Kantor DPRD Padang tadi malam.

Sebelumnya Kepala Dinas Pasar Kota Padang Deno Indra Firmansyah menyatakan akan menertibkan ratusan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang terutama PKL yang berjualan di loksai-lokasi yang dilarang.

Menurut Deno, penertiban dilakukan untuk menata kembali pasar yang kini semrawut dan macet karena pedagang berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar.

Dinas Pasar saat ini sedang mempersiapkan penataan bagi PKL dan akan bekerjasama dengan pihak Kesbangpol, Satpol PP dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban. Meski diindikasikan akan berbuah konflik, namun Deno mengatakan telah siap dengan resiko pada saat penertiban

Mulai 19 Februari 2009 pembuatan KTP,Akta kelahiran dan berobat ke Puskesmas gratis!!

Dari enam hal gratis yang dijanjikan Fauzi Bahar dalam kampanyenya saat Pilkada lalu, hanya tiga hal yang akan diprioritaskan dalam 100 hari masa kerja pertamanya usai dilantik menjadi Wali Kota Padang periode kedua, Rabu (18/2).

"Dalam tiga bulan pertama akan fokus ke tiga program gratis dulu baru pada tiga bulan berikutnya tiga program gratis selanjutnya," kata Fauzi Bahar usai sidang LKPj di DPRD Padang, Senin (16/2) malam.

Tiga hal gratis yang segera direalisasikan adalah pembuatan KTP gratis, akta kelahiran gratis dan berobat gratis ke Puskesmas bagi warga miskin. Bahkan untuk berobat gratis, Fauzi juga menjanjikan pasien akan diberi ongkos pulang Rp2 ribu yang dananya diambil dari dana zakat.

"Sementara akta kelahiran, tiap anak yang lahir di Kota Padang langsung menerima akta, jadi Pemko akan jemput bola," kata Fauzi.

Sementara tiga hal gratis lainnya yakni uang pembangunan di sekolah negeri gratis, uang sekolah dan buku paket gratis khusus bagi siswa miskin di sekolah negeri dan gratis biaya administrasi puskesmas untuk semua warga akan direalisasikan tiga bulan berikutnya.

Gamawan Fawzi minta Fawzi Bahar atasi kemacetan kota Padang

Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi meminta agar Wali Kota Padang Fauzi Bahar bisa mengatasi kemacetan dan mengatasi banyaknya terminal angkutan kota bayangan.

"Dengan dilantiknya Wako, Padang tidak macet lagi dan tidak berhamburan terminal bayangan, semoga Kota Padang menjadi kota yang nyaman, sebab bila tidak maka akan ditinggalkan investor," kata Gamawan Fauzi dalam sambutannya sebelum melantik Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansharullah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).

Menurut Gamawan, sebagai barometer Sumbar pembangunan di Padang harus dilakukan melalui perencanaan. "Hari ini Kota Padang berbahagia karena memiliki wali kota baru, namun dibalik itu tertumpang banyak harapan masyarakat yang tidak mungkin diwujudkan semua," kata Gamawan.

Menurutnya semua harapan masyarakat tersebut dapat dijawab dengan pembangunan yang tertata dan terencana serta merata ke semua daerah.

912.204 orang jadi ancaman bagi pelaksanaan Pemiliu

PADANG--Sebanyak 912.204 pemilih dari 3.144.383 pemilih Sumatera Barat yang sudah masuk dalam daftar Pemilih Tetap belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dari total angka tersebut, seluruh pemilih di Mentawai atau 100 persen DPT belum memiliki NIK disusul Kota Padang 73 persen.

Ketua KPU Sumbar Marzul Veri mengatakan, UU No.10/ 2008 pasal 33 ayat 2 disebutkan DPT memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan NIK. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka DPT akan cacat hukum, bahkan bisa jadi KPU akan digugat oleh caleg.

"Kalau tidak ada NIK, akan cacat hukum, bisa saja caleg yng kalah setelah Pemilu akan mempersoalkan NIK, karena dianggap KPU mengada-ngada nama DPT," kata Veri di kantor KPU Sumbar, Jumat (13/2).

Menurut Veri, tugas untuk pemberian NIK bagi daftar pemilih merupakan tugas pemerintah kabupaten dan kota melalui Kantor Catatan Sipil. Namun hingga saat ini pihak Capil pun telah angkat tangan dengan persoalan ini.

"Beberapa daerah telah angkat tangan dengan persoalan ini, kita akan terus mendesak Pemda untuk menyelesaikan NIK, biar bagaimanapun DPT harus pakai NIK. Besok kita akan bahas ini dalam rapat kordinasi dengan Gubernur, " kata Veri.