BUKITTINGGI--Kepolisian Resor Kota Bukittinggi menggelar apel siaga pengamanan Pemilu 2009 di Lapangan Wirabraja Kota Bukittinggi, Jumat (13/3).
Apel siaga itu diikuti sekitar 400 lebih polisi, personil TNI dan 200 lebih anggota Linmas yang juga ikut mengamankan TPS saat Pemilu.
Kapolresta Bukittinggi Eko Parasetyo Siswanto mengimbau agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar karena itu aparat pengamanan yang terlibat seperti polisi, TNI dan Linmas bersiaga demi kelancaran pra pemungutan suara dan paska pemungutan suara.
Meski apel siaga berlangsung dalam guyuran hujan namun acara tetap berlangsung walaupun Eko harus membacakan pidato pembukaan basah kuyup.
Apel siaga tersebut dihadiri sejumlah muspida Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, KPU dan anggota KPPS
Sunday, March 15, 2009
Polda Sumbar Kirim Bantuan Personil Amankan Pemilu Mentawai
PADANG--Kepolisian Daerah Sumatera Barat akan mengirimkan 59 personil polisi untuk membantu pengamanan kampanye rapat umum di Mentawai ditambah dua unit kapal milik Pol Airud.
"Personil akan berangkat sebagian hari ini dan sebagian lagi lusa untuk membantu pengamanan Pemilu 2009," kata Kepala Biro Operasional Polda Sumbar Kombes Yusrizal K, usai launching kampanye rapat umum terbuka pemilu damai dan berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).
Menurut Yusrizal, bantuan personil terbanyak diturunkan di Pesisir Selatan karena jumlah TPS disana paling banyak yakni lebih 1.000 TPS. "Di Pessel lebih 100 personil kita turunkan," kata Yusrizal.
Sementara Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Dani mengatakan, pihaknya menerjunkan 6.257 personil polisi untuk mengamankan Pemilu. "Pengamanan tersebut dilakukan masing-masing Polres," kata Wahyu.
Pada saat pemungutan suara, Polda akan menggelar operasi mantap brata untuk mengamankan TPS, dimana masing-masingTPS akan diamankan 2 hingga 10 orang polisi.
"Personil akan berangkat sebagian hari ini dan sebagian lagi lusa untuk membantu pengamanan Pemilu 2009," kata Kepala Biro Operasional Polda Sumbar Kombes Yusrizal K, usai launching kampanye rapat umum terbuka pemilu damai dan berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).
Menurut Yusrizal, bantuan personil terbanyak diturunkan di Pesisir Selatan karena jumlah TPS disana paling banyak yakni lebih 1.000 TPS. "Di Pessel lebih 100 personil kita turunkan," kata Yusrizal.
Sementara Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Dani mengatakan, pihaknya menerjunkan 6.257 personil polisi untuk mengamankan Pemilu. "Pengamanan tersebut dilakukan masing-masing Polres," kata Wahyu.
Pada saat pemungutan suara, Polda akan menggelar operasi mantap brata untuk mengamankan TPS, dimana masing-masingTPS akan diamankan 2 hingga 10 orang polisi.
Dewa Akan Meriahkan Kampanye PKB di Sumbar
PADANG--Partai Kebangkitan Bangsa akan menghadirkan Band Dewa untuk memeriahkan kampanye akbar partai tersebut 21 Maret mendatang di daerah pemilihan Sumbar 1.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Sumbar Akhmad Khambali mengatakan kedatangan Dewa ke Sumbar bersamaan dengan Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar. "Kebetulan Ahmad Dhani kan kader PKB juga," kata Khambali.
Namun menurutnya hingga kini pihaknya belum bisa memastikan lokasi kampanye terbuka yang akan dihadiri Muhaimin dan Dewa. Selain Muhaimin, juga akan datang Ketua LPP Pusat PKB Abdul Khadir Karding dan wasekjen M. Hanif Jakhiri
KPU Yakin Partisipasi Pemilih Pemilu Mencapai 80 Persen
PADANG--Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat optimis tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 ini mencapai 80 persen. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilu 2004 yang mencapai 75,6 persen.
Menurut anggota KPU Sumbar Husni Kamil Manik, keragaman informasi yang tersaji melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online saat ini cukup membantu KPU menyosialisasikan tata cara pemungutan suara. Keragaman informasi mengenai parpol maupun caleg juga membantu pemilih untuk mengenal calon yang akan dipilih.
"KPU dengan aturan yang ada dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui petugas PPK, PPS dan KPPS," kata Husni usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).
Ia menambahkan, caleg yang ada di Sumbar juga dapat menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat dimana jumlah pemerintah terendah seperti nagari dan desa di Sumbar hanya 1.000 sedang jumlah caleg mencapai 8.250 orang. "Jadi setidaknya di satu nagari atau desa bisa didatangi 8 sampai 9 caleg untuk sosialisasi,"kata Husni.
Menurut anggota KPU Sumbar Husni Kamil Manik, keragaman informasi yang tersaji melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online saat ini cukup membantu KPU menyosialisasikan tata cara pemungutan suara. Keragaman informasi mengenai parpol maupun caleg juga membantu pemilih untuk mengenal calon yang akan dipilih.
"KPU dengan aturan yang ada dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui petugas PPK, PPS dan KPPS," kata Husni usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).
Ia menambahkan, caleg yang ada di Sumbar juga dapat menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat dimana jumlah pemerintah terendah seperti nagari dan desa di Sumbar hanya 1.000 sedang jumlah caleg mencapai 8.250 orang. "Jadi setidaknya di satu nagari atau desa bisa didatangi 8 sampai 9 caleg untuk sosialisasi,"kata Husni.
28 Caleg di Sumbar Terancam Didiskualifikasi
PADANG--Sebanyak 28 calon legislatif dari empat daerah di Sumatera Barat terancam dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pemilu 2009 karena belum menyerahkan saldo awal kampanye hingga batas waktu berakhir, 8 Maret lalu.
Menurut Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, 28 caleg tersebut berasal dari Mentawai (22 orang), Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang), Bukittinggi (4 orang) dan Pesisir Selatan (1 orang).
Caleg Mentawai yang terancam dikeluarkan bersal dari lima partai yakni Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), PNI Marhaenis, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PKS.
"Yang terbanyak adalah caleg PPD, ada 9 orang termasuk tujuh diantaranya anggota DPRD sekarang, salah satunya adalah Ketua PPD dan Ketua DPRD Mentawai,"kata Marzul Veri usai usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).
Sementara di Limapuluh Kota terdapat 1 caleg dari Partai Karya Pembangunan, Bukittinggi empat orang dari Partai Kedaulatan dan PKDI dan Pesisir Selatan satu orang dari PIS.
"Untuk itu KPU sudah menggelar rapat pleno yang hasilnya meminta KPU pusat membatalkan 28 caleg tersebut," kata Marzul.
Sesuai UU Pemilu No. 10/2008, pasal 138 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dinyatakan setiap calon baik perseorangan maupun partai harus memenuhi persyaratan kelengkapan kampanye berupa daftar tim kampanye, dan rekening dana kampanye
Menurut Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, 28 caleg tersebut berasal dari Mentawai (22 orang), Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang), Bukittinggi (4 orang) dan Pesisir Selatan (1 orang).
Caleg Mentawai yang terancam dikeluarkan bersal dari lima partai yakni Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), PNI Marhaenis, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PKS.
"Yang terbanyak adalah caleg PPD, ada 9 orang termasuk tujuh diantaranya anggota DPRD sekarang, salah satunya adalah Ketua PPD dan Ketua DPRD Mentawai,"kata Marzul Veri usai usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).
Sementara di Limapuluh Kota terdapat 1 caleg dari Partai Karya Pembangunan, Bukittinggi empat orang dari Partai Kedaulatan dan PKDI dan Pesisir Selatan satu orang dari PIS.
"Untuk itu KPU sudah menggelar rapat pleno yang hasilnya meminta KPU pusat membatalkan 28 caleg tersebut," kata Marzul.
Sesuai UU Pemilu No. 10/2008, pasal 138 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dinyatakan setiap calon baik perseorangan maupun partai harus memenuhi persyaratan kelengkapan kampanye berupa daftar tim kampanye, dan rekening dana kampanye
Pagi Ini, Sekdako Bukittinggi Diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumbar
PADANG--Sekretaris Kota Bukittinggi Khairul diperiksa hari ini, Senin (16/3) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jalan Raden Saleh, Padang.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumbar Koswara mengatakan, Khairul tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB. Ia akan diperiksa sebagai saksi Wali Kota Djufri yang menjadi tersangka kasus pembangunan gedung DPRD dan pool parkir Sub Dinas Perkebunan dan Pertamanan Bukittinggi tahun 2007 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar.
"Khairul diperiksa jaksa Yusnedi Yakub di ruang pemeriksaan Kejati Sumbar, dia diperiksa tidak sebagai tersangka namun sebagai saksi bagi tersangka Djufri," kata Koswara.
Khairul juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini selain Djufri dan tujuh pejabat Pemko lainnya yakni Wasdinata (mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan), Anderma (mantan Camat Mandiangin Koto Selayan), Asma Hadi (Kabag Hukum Pemko Bukittinggi), Erwansyah (Lurah Manggis Ganting), Unggul (staf Tata Pemerintahan Pemko Bukittinggi), Sarma Putra (mantan Sekretaris Lurah Manggis Ganting) dan Asisten 1 Pemko Bukittinggi, Yusmen.
Kasus penggelembungan dana pengadaan tanah ini bergulir sejak Juni 2008 lalu. Anggaran pembelian tanah yang dianggarkan melalui APBD 2007 Kota Bukittinggi sebesar Rp9 miliar. Pembelian tanah tersebut empat lokasi, Kelurahan Manggih Gantiang, Talao, Kapau, dan samping kantor Wali Kota baru
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumbar Koswara mengatakan, Khairul tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB. Ia akan diperiksa sebagai saksi Wali Kota Djufri yang menjadi tersangka kasus pembangunan gedung DPRD dan pool parkir Sub Dinas Perkebunan dan Pertamanan Bukittinggi tahun 2007 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar.
"Khairul diperiksa jaksa Yusnedi Yakub di ruang pemeriksaan Kejati Sumbar, dia diperiksa tidak sebagai tersangka namun sebagai saksi bagi tersangka Djufri," kata Koswara.
Khairul juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini selain Djufri dan tujuh pejabat Pemko lainnya yakni Wasdinata (mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan), Anderma (mantan Camat Mandiangin Koto Selayan), Asma Hadi (Kabag Hukum Pemko Bukittinggi), Erwansyah (Lurah Manggis Ganting), Unggul (staf Tata Pemerintahan Pemko Bukittinggi), Sarma Putra (mantan Sekretaris Lurah Manggis Ganting) dan Asisten 1 Pemko Bukittinggi, Yusmen.
Kasus penggelembungan dana pengadaan tanah ini bergulir sejak Juni 2008 lalu. Anggaran pembelian tanah yang dianggarkan melalui APBD 2007 Kota Bukittinggi sebesar Rp9 miliar. Pembelian tanah tersebut empat lokasi, Kelurahan Manggih Gantiang, Talao, Kapau, dan samping kantor Wali Kota baru
37 Parpol dan 42 Calon DPD Pawai Sambut Kampanye Terbuka
PADANG--Sebanyak 37 partai politik dan 42 calon DPD di Sumatera Barat mengikrarkan Pemilu damai dan berkualitas di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Padang, Senin (16/3).
Ikrar tersebut dibacakan Emilei Zola mewakili calon DPD dan Nuzirwan (PKB) mewakili partai politik. Usai ikrar dibacakan, dilakukan pelepasan balon gas pemilu damai ke udara.
Ikrar tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Daeni, Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, ketua atau perwakilan 37 parpol dan 42 calon DPD serta muspida Sumbar.
Usai pembacaan ikrar, semua peserta mengikuti pawai dengan rute Jalan Sudirman, Jalan Bagindo Aziz Chan menuju Lapangan Imam Bonjol.
Arak-arakan tersebut diikuti semua peserta pemilu dimana masing-masing parpol hanya dibolehkan membawa 40 peserta kirab, satu mobil pick up dan 15 bendera. Sedang calon DPD dibolehkan membawa 45 peserta kirab dan sebuah mobil pick up.
Iring-iringan itu menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Sudirman sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Di Lapangan Imam Bonjol akan dilangsungkan acara puncak lounching kampanye rapat umum pemilu damai dan berkualitas
Ikrar tersebut dibacakan Emilei Zola mewakili calon DPD dan Nuzirwan (PKB) mewakili partai politik. Usai ikrar dibacakan, dilakukan pelepasan balon gas pemilu damai ke udara.
Ikrar tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Daeni, Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, ketua atau perwakilan 37 parpol dan 42 calon DPD serta muspida Sumbar.
Usai pembacaan ikrar, semua peserta mengikuti pawai dengan rute Jalan Sudirman, Jalan Bagindo Aziz Chan menuju Lapangan Imam Bonjol.
Arak-arakan tersebut diikuti semua peserta pemilu dimana masing-masing parpol hanya dibolehkan membawa 40 peserta kirab, satu mobil pick up dan 15 bendera. Sedang calon DPD dibolehkan membawa 45 peserta kirab dan sebuah mobil pick up.
Iring-iringan itu menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Sudirman sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Di Lapangan Imam Bonjol akan dilangsungkan acara puncak lounching kampanye rapat umum pemilu damai dan berkualitas
Subscribe to:
Posts (Atom)