MENTAWAI – Ketua KPUD Mentawai Bastian Sirurui, mengeluhkan sikap Bupati Kabupaten Mentawai Edison Salaleubaja yang tidak mau berkoordinasi soal pergantian sekretaris KPU untuk menggantikan posisi Baharrudin Indra..
Berdasarkan UU no 32/2007 tentang pergantian sekretaris KPU dijelaskan bahwa KPU yang akan mengusulkan nama calon sekretairs kepada bupati untuk dipertimbangkan. Hasil dari pertimbangan tersebuit akan disampaikan kembali kepada KPU untuk ditetapkan sebagai sekretaris.
“Nyatanya, sebelum kita usulkan nama kepada Bupati, malah Bupatinya telah lebih dulu merekomendasikan 3 nama yaitu Toni Martin, Agus Sofyan, dan Ilarius,” kata Bastian kepada padangmedia.com, Sabtu (7/3).
Sementara KPU Mentawai mengusulkan nama yang hendak dipertimbangkan Bupati adalah Muhamamd, Joni Anwar dan Tymotius.
Dari tiga nama yang direkomendasikan Bupati, tambah Bastian, melalui surat Bupati No, 800/75 / BKD-2009. tanggal 5 Maret 2009 perihal penetapan Sekretaris KPU ditetapkan bahwa Toni Martin sebagai sekretaris KPU. Artinya, usulan KPU Mentawai tidak digubris.
Monday, March 16, 2009
Kecamatan di Mentawai Masih Menunggak Biaya Pendistribusian Raskin
MENTAWAI – Seluruh kecamatan di kabupaten Mentawai hingga Maret ini masih mempunyai tunggakan pembayaran ongkos pendistribusian beras untuk orang miskin kepada Perum Buloh sebesar Rp 501.402.000,-.
“Tunggakan dari kecamatan itu adalah unutk biaya pendistribusian raskin yang dialokasikan sejak bulan September hingga Desember 2008,” ungkap Kepala Dinas Soislan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar kepada padangmedia.com.
Menurut Miko, jumlah tunggakan dari setiap kecamatan itu bervariasi. Seperti tunggakan kecamatan Pagai Utara sebesar Rp. 11. 650.000,-. Sedangkan Pagai Selatan sebanyak Rp. 17.400.000,-.
Kecamatan lain, dikatakan Miko adalah kecamatan Sipora Selatan menunggak sebanyak Rp. 93.600.000,-. Sipora Utara, sebanyak Rp. 13.696.000, Siberut Barat, jumlah tunggakan Rp. 34. 008.000,- , Siberut Selatan, Rp.17. 728.000, Siberut barat daya sebanyak Rp. 43.710.000. Dari seluruh kecamatan yang paling banayk jumlah tunggakannya adalah kecamatan Siberut Tengah, senilai Rp.169.728.000,
Dipihak lain, Perum Bulog sudah menyurati pemda Mentawai agar segera melunasi tunggakan tersebut. “Paling lambat tunggakan itu harus dibayarkan pada akhir februari 2009 lalu. Tetapi hingga saat ini, tunggakan tersebut belum terbayarkan,” ujarnya.
Kata Miko, jika masih belum dilunasi, hal ini jelas akan berpengaruh pada proses pendistribusian raskin untuk bulan-bulan mendatang.
“Tunggakan dari kecamatan itu adalah unutk biaya pendistribusian raskin yang dialokasikan sejak bulan September hingga Desember 2008,” ungkap Kepala Dinas Soislan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar kepada padangmedia.com.
Menurut Miko, jumlah tunggakan dari setiap kecamatan itu bervariasi. Seperti tunggakan kecamatan Pagai Utara sebesar Rp. 11. 650.000,-. Sedangkan Pagai Selatan sebanyak Rp. 17.400.000,-.
Kecamatan lain, dikatakan Miko adalah kecamatan Sipora Selatan menunggak sebanyak Rp. 93.600.000,-. Sipora Utara, sebanyak Rp. 13.696.000, Siberut Barat, jumlah tunggakan Rp. 34. 008.000,- , Siberut Selatan, Rp.17. 728.000, Siberut barat daya sebanyak Rp. 43.710.000. Dari seluruh kecamatan yang paling banayk jumlah tunggakannya adalah kecamatan Siberut Tengah, senilai Rp.169.728.000,
Dipihak lain, Perum Bulog sudah menyurati pemda Mentawai agar segera melunasi tunggakan tersebut. “Paling lambat tunggakan itu harus dibayarkan pada akhir februari 2009 lalu. Tetapi hingga saat ini, tunggakan tersebut belum terbayarkan,” ujarnya.
Kata Miko, jika masih belum dilunasi, hal ini jelas akan berpengaruh pada proses pendistribusian raskin untuk bulan-bulan mendatang.
Bupati Mentawai Melantik Sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemkab
MENTAWAI – Bupati Mentawai Edison Saleleubaja melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (3/4) di Aula Kantor Bappeda, Mentawai.
Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Drs Yulrizal Bahrain M,Si sebagai staf ahli bupati kab kepulauan Mentawai yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Mentawai, Lindung Sihombing, SH sebagai Inspektur Kab Kep Mentawai, sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektort Kab Mentawai.
Waktu yang sama juga dilantik Ir Samuel Panggabean sebgai Asisten Administrasi Sekretariat kab Mentawai, sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan, Drs L.Polin Saleleubaja sebagai sekretaris DPRD yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Nurein, S.Sos sebagai Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat daerah yng sebelumnya kabag administrasi umum secretariat daerah, Binsar Saleleubaja, SE sebagai Kepala Dinas Pendapatan , pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah. Drs. S. Halomoan Pardede sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Dinas Perindagkoptam), Drs Tarminta, MM sebagai Kepala Bappeda yang juga dulunya menjabat kepala Bappeda
Pelantikan dengan keputusan bupati Kepulauan Nomor 821.2/II.b/02/BKD-2009 tanggal 2 Maret 2009 itu, Bupati mengharapkan agar pejabat yang dilantik dapat bekerja sesuai tuntutan kerja. “Mari melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tuntutan dasar kerja guna memajukan Mentawai ke depan. Jadi jabatan ini bukan sebagai alat untuk kesombongan,” kata Edison
Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Drs Yulrizal Bahrain M,Si sebagai staf ahli bupati kab kepulauan Mentawai yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Mentawai, Lindung Sihombing, SH sebagai Inspektur Kab Kep Mentawai, sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektort Kab Mentawai.
Waktu yang sama juga dilantik Ir Samuel Panggabean sebgai Asisten Administrasi Sekretariat kab Mentawai, sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan, Drs L.Polin Saleleubaja sebagai sekretaris DPRD yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Nurein, S.Sos sebagai Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat daerah yng sebelumnya kabag administrasi umum secretariat daerah, Binsar Saleleubaja, SE sebagai Kepala Dinas Pendapatan , pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah. Drs. S. Halomoan Pardede sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Dinas Perindagkoptam), Drs Tarminta, MM sebagai Kepala Bappeda yang juga dulunya menjabat kepala Bappeda
Pelantikan dengan keputusan bupati Kepulauan Nomor 821.2/II.b/02/BKD-2009 tanggal 2 Maret 2009 itu, Bupati mengharapkan agar pejabat yang dilantik dapat bekerja sesuai tuntutan kerja. “Mari melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tuntutan dasar kerja guna memajukan Mentawai ke depan. Jadi jabatan ini bukan sebagai alat untuk kesombongan,” kata Edison
Emma Yohana Kampanye ke Pasar Raya
PADANG – Pencanangan kampanye dan ikrar Pemilu damai di Kota Padang, Senin (16/3) dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol, Padang. Dari calon anggota DPR RI nampak hadir Asli Chaidir sementara dari calon DPD, hadir Emma Yohana.
Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah ikut hadir serta memberikan sambutan pada kampanye damai tersebut. Mahyeldi berharap partai politik bersama calon legislatif dan calon DPD sama-sama bisa menjalankan apa yang diikrarkan tersebut.
Ratusan wakil parpol maupun pendukung Caleg dan Calon DPD RI memenuhi lapangan dan kemudian melakukan arak-arakan di sekitar Kota Padang.
Emma Yohana, usai ikrar Pemilu damai langsung melakukan kampanye ke pasar raya. Selain sosialisasi tentang dirinya, Emma juga mensosialisasikan tata cara Pemilu. Pada kesempatan itu, Emma juga membagi-bagikan jilbab, pin, kipas berlabel dirinya kepada masyarakat.
PNS dan Honor Daerah Agar Berpartisipasi Aktif dan Netral dalam Pemilu 2009
Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2009 diminta kepada seluruh Pegawai Negeri sipil dan Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya agar berpartisipasi akfif menggunakan hak pilihnya dan tetap menjaga netralitasnya.
Himbauan tersebut disampaikan oleh Bupati Dharmasraya melalui suratnya kepada seluruh Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Dharmasraya dengan nomor surat 060/40/Org-2009 tertanggal 12 Maret 2009, perihal partisipasi aktif dan netralitas pegawai negeri dalam Pemilu 2009.
Menurut Bupati Dharmasraya, himbauan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PNS mempunyai hak politik untuk memilih calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Hal senada dijelakan oleh Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dharmasraya, bahwa berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang akan datang itu, selain karena sebagai warga negara yang telah memiliki hak pilih, tetapi juga disebabkan sebagai PNS dan Honda yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Dharmasraya, di mana Pemda mempunyai kewajiban untuk menyukseskan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu di wilayah adminstrasinya yang merupakan kegiatan nasional, partisipasi aktif dapat pula dilakukan melalui ikut menjadi penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, KPPS, Paslu di lingkungannya.
Dalam kegiatan berpartisipasi aktif dalam Pemilu tersebut seluruh PNS dan Honda hendaknya tetap menjaga kenetralannya, karena telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan ikut menjadi pelaksana dan juru kampanye suatu partai, jangan ikut mengajak atau merayu orang lain untuk memilih calon tertentu, serta jangan menggiring orang perorangan atau sekelompok orang untuk ikut memenangkan calon atau pasangan peserta pemilu, baik pada pemilu legislatif, maupun pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, Kabag Humas menambakan.
Diharapkan pelaksanaan demokrasi bangsa Indonesia tahun 2009 ini akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib, jujur dan adil, dan terpilihnya para wakil rakyat yang betul-betul dapat mendorong terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan aman, makmur sentosa, gemah ripah loh jenawi, tandas Syahril, SH. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Dharmasraya. (Humas)
Himbauan tersebut disampaikan oleh Bupati Dharmasraya melalui suratnya kepada seluruh Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Dharmasraya dengan nomor surat 060/40/Org-2009 tertanggal 12 Maret 2009, perihal partisipasi aktif dan netralitas pegawai negeri dalam Pemilu 2009.
Menurut Bupati Dharmasraya, himbauan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PNS mempunyai hak politik untuk memilih calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Hal senada dijelakan oleh Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dharmasraya, bahwa berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang akan datang itu, selain karena sebagai warga negara yang telah memiliki hak pilih, tetapi juga disebabkan sebagai PNS dan Honda yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Dharmasraya, di mana Pemda mempunyai kewajiban untuk menyukseskan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu di wilayah adminstrasinya yang merupakan kegiatan nasional, partisipasi aktif dapat pula dilakukan melalui ikut menjadi penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, KPPS, Paslu di lingkungannya.
Dalam kegiatan berpartisipasi aktif dalam Pemilu tersebut seluruh PNS dan Honda hendaknya tetap menjaga kenetralannya, karena telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan ikut menjadi pelaksana dan juru kampanye suatu partai, jangan ikut mengajak atau merayu orang lain untuk memilih calon tertentu, serta jangan menggiring orang perorangan atau sekelompok orang untuk ikut memenangkan calon atau pasangan peserta pemilu, baik pada pemilu legislatif, maupun pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, Kabag Humas menambakan.
Diharapkan pelaksanaan demokrasi bangsa Indonesia tahun 2009 ini akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib, jujur dan adil, dan terpilihnya para wakil rakyat yang betul-betul dapat mendorong terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan aman, makmur sentosa, gemah ripah loh jenawi, tandas Syahril, SH. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Dharmasraya. (Humas)
Subscribe to:
Posts (Atom)