Unand Turunkan Bus Kampus

MOGOK : Puluhan angkot Lurus ngetem di kantor Dishub Padang, Selasa (16/12). Aksi ini buntut ketidakpuasan sejumlah sopir angkot Lurus terhadap kebijaksanaan Dishub yang menambah 12 KP armada baru jurusan Lurus.

Padang, Tugu-- Aksi mogok sopir dan pengusaha angkutan kota (angkot) trayek Pasar Raya-Lurus dan bus kota trayek Pasar Raya-Kampus Limaumanih, Senin (15/12), hingga kemarin masih berlangsung. Akibatnya ribuan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) dan masyarakat sekitar kawasan Pauh terlantar melaksanakan aktivitas. Mengantisipasi hal tersebut, Unand menurunkan 4 unit bus kota kampus. Bus tersebut diturunkan untuk membantu mahasiswa Unand.

Dari pantauan wartawan kor ini suasana Jalan Sawahan hingga Jalan M Hatta, Pauh tampak lengang dari lalu lalang angkot warna hijau dan bus kota biru muda. Angkutan tersebut lebih banyak memilih parkir di kandangnya.

Pagi kemarin, sepanjang jalan tersebut terlihat tumpukan mahasiswa Unand dengan wajah panik menunggu angkutan yang akan membawanya ke kampus Unand. Padahal mahasiswa yang mencapai ribuan orang itu akan mengikuti perkuliahan dengan jadwal pagi. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di kawasan Pasa Ambacang hingga Simpang By Pass Ketaping Anduring, mereka terpaksa mencari angkutan alternatif.

Untuk para mahasiswa yang akan pergi ke kampus, sebagiannya masih dapat bernafas lega karena mendapatkan tumpangan dari mobil pribadi para dosen, staf Unand, dan rekan mahasiswa lainnya yang berkendaraan pribadi. Akan tetapi hal tersebut tidak mampu mengakomodir secara keseluruhan.

Dengan demikian, pimpinan Unand menurunkan empat unit bus warna hijau untuk menyelamatkan para mahasiswanya supaya bisa ke kampus dan masyarakat sekitar jalan yang dilewati bus tersebut.

Bus kampus berwarna hijau itu seyogyanya membawa karyawan Unand, tapi kemarin itu juga membawa mahasiswa dan masyarakat sekitar Pauh. Bus itu mulai beroperasi sejak pukul 08.30 WIB.

Lisa, 19, salah seorang mahasiswa mengatakan tidak mengetahui angkot trayek Lurus dan bus kota trayek Kampus akan melanjutkan aksi mogok menambang. Sebab, Seninnya angkutan tersebut masih terlihat menambang di waktu pagi. Akan tetapi kemarin mogok itu dimulai sejak pagi.

“Saya terpaksa naik angkot jurusan Belimbing hingga Simpang Bay Pass. Selanjutnya saya mendapatkan tumpangan sepeda motor salah seorang rekan mahasiswa satu kampus,” katanya dengan nafas terengah-engah.

Oyon, 41, salah seorang sopir mengatakan para sopir akan kembali menambang, apabila Pemko mencabut penambahan mobil angkot trayek Lurus tersebut. Di tempat terpisah, Pembantu Rektor (PR) III Unand Badrul Mustafa Kemal yang dihubungi Padang Ekspres membenarkan pimpinan Unand menurunkan bus tersebut.

“Akibat aksi mogok ini mahasiswa kami mengeluh dan tidak konsentrasi berada di dalam kampus, karena telah kelelahan,” kata Badrul. Badrul berharap permasalahan antara pengemudi dan pengusaha angkutan dengan Pemko dapat diselesaikan dengan baik dengan cepat. “Jangan korbankan masyarakat dengan permasalahan ini,” kata Badrul. (Nk)

Beria Foto

Ket Foto :

1. Angkot Mogok
2. 13 Pemerkosa gadis 13 tahun
3. 6 penjudi perempuan
   

Bursa Kerja Direspon Cukup Bagus

PADANG, TUGU-- Hari pertama pembukaan, Bursa Kerja Terpadu diserbu ratusan pencari kerja (Pencaker). Hampir seluruh stand yang menawarkan pekerjaan dikerumuni massa. Para Pencaker ini sudah terlihat antri sebelum pembukaan ditabuh Plt Sekdaprov Sumbar Asrul Syukur, Selasa (16/12). Sekitar 92.572 Pencaker dari 19 kabupaten/kota di Sumbar akan bertarung memperebutkan pekerjaan di bursa kerja tahap dua itu.

Dalam sambutannya, Asrul Syukur mengungkapkan, bursa kerja adalah salah satu upaya menekan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di Sumbar. Bursa kerja adalah fasilitator antara Pencaker dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran itu bisa dijadikan landasan dan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan.

“Kemungkinan penambahan pengangguran akan terjadi di Sumbar. Dengan terjadinya krisis global, perusahaan yang menampung pekerja tak mampu lagi berkembang dan kesulitan dalam pemasaran. Menghadapi itu, pemerintah berpikir bagaimana pengangguran tidak bertambah. Hasilnya, dipilih pameran bursa kerja ini sebagai salah satu cara menekan pengangguran,” terang Asrul Syukur.

Dalam helatan ini, panitia menyediakan 120 stand bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari 120 stand tersebut, 30 diantaranya adalah stand purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 25 stand UKM, 15 stand perbankan, sisanya diisi 20 perusahaan. Menurut salah seorang Pencaker, Rinto Mendistra (29), bursa kerja lebih menarik baginya ketimbang lowongan jadi PNS.

“Bekerja di perusahaan atau mandiri menurut saya lebih baik daripada jadi PNS. Menjadi pekerja di sebuah perusahaan, kita akan merasakan betul apa yang kita kerjakan. Kalau di PNS, hanya akan makan gaji buta. Saya tidak mau makan gaji buta denga kerja yang tidak jelas,” kata Rinto yang mengaku lulusan Fakultas Sosial Politik di sebuah Perguruan Tinggi Swasta Kota Padang.

Belum Beri Kemudahan

Asrul Syukur berharap perbankan memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil menengah yang ingin meminjam modal. Menurutnya, urusan berbelit yang sering diterapkan perbankan pada pelaku UKM berdampak pada anjloknya perekonomian masyarakat Sumbar yang didominasi industri kecil.

“Industri Sumbar hidup karena berkembang pesatnya UKM. Pertumbuhan UKM sangat kencang dan tebukti sebagai salah satu pilar penyokong ekonomi Sumbar. Agar semuanya tetap bejalan dengan baik, bank harus welcome terhadap pelaku UKM yang akan meminjam modal. Kalau tidak perekonomian Sumbar akan ambruk,” terang.

Ucapan itu ditingkahi senda oleh Mardi (46), pengusaha kerupuk udang yang ikut dalam acara itu. Mardi mengungkapkan, sebagian besar pelaku UKM masih merasakan susahnya berhubungan dengan bank. Bahkan, ada terbetik di hati pelaku UKM, kalau bank hanyalah lembaga keuangan yang memberikan bantuan kepada orang tertentu.

“Susah berhubungan dengan bank. Apalagi kalau menyangkut peminjaman modal untuk usaha, panjang urusanya. Terkadang prosedur yang dilalui tidak sesuai dengan kapasitas kita sebagai pelaku usaha mikro. Dalam hati ini acap kali berpikiran, kalau bank adalah lembaga keuangan yang hanya mau memberikan bantuan kepada pelaku usaha menengah ke atas, tak ada tempat untuk kami,” terang Mardi.

Namun, polemik susahnya peminjaman menurut Asrul Syukur bukan hanya disebabkan pihak bank saja. Ketidaktahuan masyarakat juga ikut andil dalam hal ini. Bagaimanapun juga, bank sebagai lembaga keuangan tentunya membutuhkan persyaratan formal dari si peminjam sebagai bahan pegangan.

“Sebetulnya polemik ini ibaratkan dua kutub yang saling berhubungan. Di satu sisi pelaku UKM berharap menerima bantuan dengan cepat, namun di sisi lainnya, bank butuh sesuatu sebagai bahan pegangan. Bisa jadi kesulitan ini terjadi karena ketidak tahuan si peminjam tentang ketentuan yang berlaku,”ulasnya. (nk)

Warung Esek-esek Dibongkar

PADANG, TUGU-- Giliran PKL kawasan Danau Cimpago Puruih Padang Barat disisir Pol PP, Selasa (16/12). Dalam razia kali ini Satpol PP mengerahkan kekuatan sebanyak 80 personel. Razia yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB itu, dipimpin Kasi Operasi Satpol PP Noverman dan Kasi Trantib Wardimu.

Ketika ditemui wartawan, di kantor Pol PP usai razia, Wardimu mengatakan razia kali ini jajarannya membongkar sekitar 40 lapak yang dimanfaatkan sebagai tempat esek-esek oleh kaum muda, yang berada di sepanjang Danau Cimpago Pantai Padang tersebut. Dijelaskannya lagi, dalam razia kali ini tidak ada perlawanan yang berarti dari warga dan pemilik lapak.

Menurut Wardimu, sebelumnya masyarakat pedagang kaki lima telah membuat perjanjian dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti RT, lurah, camat dan Dinas Pariwisata Kota Padang terhadap aturan-aturan bagi pedagang kaki lima. Kepada PKL yang mendirikan lapak-lapak tempat berjualan, kursi yang disediakan tingginya minimal 40 cm, untuk penutup kain penutup lapak haruslah yang tembus pandang dan lapak yang didirikan minimal luasnya 2 meter.

Terkait dengan aturan tersebut, menurut Wardimu, pihak RT, lurah dan camat telah berkali-kali menyosialisasikannya dan memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima, namun pihak pedagang kaki lima tidak mengindahkan aturan tersebut. Jadi, sesuai dengan Perda yang ada harus dilaksanakan untuk membongkar lapak-lapak tersebut.


“Mengacu kepada Perda, kawasan perlu ditertibkan. Karena kawasan Pantai Padang merupakan salah satu objek tujuan wisata, gampang terjangkau oleh pandangan mata. Sementara muda-mudi melanggar etika yang ada disana,” ujarnya. (nk)