Emma Yohana Kampanye ke Pasar Raya

PADANG – Pencanangan kampanye dan ikrar Pemilu damai di Kota Padang, Senin (16/3) dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol, Padang. Dari calon anggota DPR RI nampak hadir Asli Chaidir sementara dari calon DPD, hadir Emma Yohana.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah ikut hadir serta memberikan sambutan pada kampanye damai tersebut. Mahyeldi berharap partai politik bersama calon legislatif dan calon DPD sama-sama bisa menjalankan apa yang diikrarkan tersebut.

Ratusan wakil parpol maupun pendukung Caleg dan Calon DPD RI memenuhi lapangan dan kemudian melakukan arak-arakan di sekitar Kota Padang.

Emma Yohana, usai ikrar Pemilu damai langsung melakukan kampanye ke pasar raya. Selain sosialisasi tentang dirinya, Emma juga mensosialisasikan tata cara Pemilu. Pada kesempatan itu, Emma juga membagi-bagikan jilbab, pin, kipas berlabel dirinya kepada masyarakat.

PNS dan Honor Daerah Agar Berpartisipasi Aktif dan Netral dalam Pemilu 2009

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2009 diminta kepada seluruh Pegawai Negeri sipil dan Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya agar berpartisipasi akfif menggunakan hak pilihnya dan tetap menjaga netralitasnya.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Bupati Dharmasraya melalui suratnya kepada seluruh Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Dharmasraya dengan nomor surat 060/40/Org-2009 tertanggal 12 Maret 2009, perihal partisipasi aktif dan netralitas pegawai negeri dalam Pemilu 2009.

Menurut Bupati Dharmasraya, himbauan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PNS mempunyai hak politik untuk memilih calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal senada dijelakan oleh Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dharmasraya, bahwa berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang akan datang itu, selain karena sebagai warga negara yang telah memiliki hak pilih, tetapi juga disebabkan sebagai PNS dan Honda yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Dharmasraya, di mana Pemda mempunyai kewajiban untuk menyukseskan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu di wilayah adminstrasinya yang merupakan kegiatan nasional, partisipasi aktif dapat pula dilakukan melalui ikut menjadi penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, KPPS, Paslu di lingkungannya.

Dalam kegiatan berpartisipasi aktif dalam Pemilu tersebut seluruh PNS dan Honda hendaknya tetap menjaga kenetralannya, karena telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan ikut menjadi pelaksana dan juru kampanye suatu partai, jangan ikut mengajak atau merayu orang lain untuk memilih calon tertentu, serta jangan menggiring orang perorangan atau sekelompok orang untuk ikut memenangkan calon atau pasangan peserta pemilu, baik pada pemilu legislatif, maupun pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang, Kabag Humas menambakan.

Diharapkan pelaksanaan demokrasi bangsa Indonesia tahun 2009 ini akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib, jujur dan adil, dan terpilihnya para wakil rakyat yang betul-betul dapat mendorong terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan aman, makmur sentosa, gemah ripah loh jenawi, tandas Syahril, SH. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Dharmasraya. (Humas)

Polresta Bukittinggi Gelar Apel Siaga Pengamanan Pemilu

BUKITTINGGI--Kepolisian Resor Kota Bukittinggi menggelar apel siaga pengamanan Pemilu 2009 di Lapangan Wirabraja Kota Bukittinggi, Jumat (13/3).

Apel siaga itu diikuti sekitar 400 lebih polisi, personil TNI dan 200 lebih anggota Linmas yang juga ikut mengamankan TPS saat Pemilu.

Kapolresta Bukittinggi Eko Parasetyo Siswanto mengimbau agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar karena itu aparat pengamanan yang terlibat seperti polisi, TNI dan Linmas bersiaga demi kelancaran pra pemungutan suara dan paska pemungutan suara.

Meski apel siaga berlangsung dalam guyuran hujan namun acara tetap berlangsung walaupun Eko harus membacakan pidato pembukaan basah kuyup.

Apel siaga tersebut dihadiri sejumlah muspida Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, KPU dan anggota KPPS

Polda Sumbar Kirim Bantuan Personil Amankan Pemilu Mentawai

PADANG--Kepolisian Daerah Sumatera Barat akan mengirimkan 59 personil polisi untuk membantu pengamanan kampanye rapat umum di Mentawai ditambah dua unit kapal milik Pol Airud.

"Personil akan berangkat sebagian hari ini dan sebagian lagi lusa untuk membantu pengamanan Pemilu 2009," kata Kepala Biro Operasional Polda Sumbar Kombes Yusrizal K, usai launching kampanye rapat umum terbuka pemilu damai dan berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Menurut Yusrizal, bantuan personil terbanyak diturunkan di Pesisir Selatan karena jumlah TPS disana paling banyak yakni lebih 1.000 TPS. "Di Pessel lebih 100 personil kita turunkan," kata Yusrizal.

Sementara Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Dani mengatakan, pihaknya menerjunkan 6.257 personil polisi untuk mengamankan Pemilu. "Pengamanan tersebut dilakukan masing-masing Polres," kata Wahyu.

Pada saat pemungutan suara, Polda akan menggelar operasi mantap brata untuk mengamankan TPS, dimana masing-masingTPS akan diamankan 2 hingga 10 orang polisi.

Dewa Akan Meriahkan Kampanye PKB di Sumbar

PADANG--Partai Kebangkitan Bangsa akan menghadirkan Band Dewa untuk memeriahkan kampanye akbar partai tersebut 21 Maret mendatang di daerah pemilihan Sumbar 1.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Sumbar Akhmad Khambali mengatakan kedatangan Dewa ke Sumbar bersamaan dengan Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar. "Kebetulan Ahmad Dhani kan kader PKB juga," kata Khambali.

Namun menurutnya hingga kini pihaknya belum bisa memastikan lokasi kampanye terbuka yang akan dihadiri Muhaimin dan Dewa. Selain Muhaimin, juga akan datang Ketua LPP Pusat PKB Abdul Khadir Karding dan wasekjen M. Hanif Jakhiri

KPU Yakin Partisipasi Pemilih Pemilu Mencapai 80 Persen

PADANG--Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat optimis tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 ini mencapai 80 persen. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilu 2004 yang mencapai 75,6 persen.

Menurut anggota KPU Sumbar Husni Kamil Manik, keragaman informasi yang tersaji melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online saat ini cukup membantu KPU menyosialisasikan tata cara pemungutan suara. Keragaman informasi mengenai parpol maupun caleg juga membantu pemilih untuk mengenal calon yang akan dipilih.

"KPU dengan aturan yang ada dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui petugas PPK, PPS dan KPPS," kata Husni usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Ia menambahkan, caleg yang ada di Sumbar juga dapat menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat dimana jumlah pemerintah terendah seperti nagari dan desa di Sumbar hanya 1.000 sedang jumlah caleg mencapai 8.250 orang. "Jadi setidaknya di satu nagari atau desa bisa didatangi 8 sampai 9 caleg untuk sosialisasi,"kata Husni.

28 Caleg di Sumbar Terancam Didiskualifikasi

PADANG--Sebanyak 28 calon legislatif dari empat daerah di Sumatera Barat terancam dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pemilu 2009 karena belum menyerahkan saldo awal kampanye hingga batas waktu berakhir, 8 Maret lalu.

Menurut Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, 28 caleg tersebut berasal dari Mentawai (22 orang), Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang), Bukittinggi (4 orang) dan Pesisir Selatan (1 orang).

Caleg Mentawai yang terancam dikeluarkan bersal dari lima partai yakni Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), PNI Marhaenis, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PKS.

"Yang terbanyak adalah caleg PPD, ada 9 orang termasuk tujuh diantaranya anggota DPRD sekarang, salah satunya adalah Ketua PPD dan Ketua DPRD Mentawai,"kata Marzul Veri usai usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Sementara di Limapuluh Kota terdapat 1 caleg dari Partai Karya Pembangunan, Bukittinggi empat orang dari Partai Kedaulatan dan PKDI dan Pesisir Selatan satu orang dari PIS.

"Untuk itu KPU sudah menggelar rapat pleno yang hasilnya meminta KPU pusat membatalkan 28 caleg tersebut," kata Marzul.

Sesuai UU Pemilu No. 10/2008, pasal 138 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dinyatakan setiap calon baik perseorangan maupun partai harus memenuhi persyaratan kelengkapan kampanye berupa daftar tim kampanye, dan rekening dana kampanye