Emma Yohana Kampanye ke Pasar Raya

PADANG – Pencanangan kampanye dan ikrar Pemilu damai di Kota Padang, Senin (16/3) dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol, Padang. Dari calon anggota DPR RI nampak hadir Asli Chaidir sementara dari calon DPD, hadir Emma Yohana.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah ikut hadir serta memberikan sambutan pada kampanye damai tersebut. Mahyeldi berharap partai politik bersama calon legislatif dan calon DPD sama-sama bisa menjalankan apa yang diikrarkan tersebut.

Ratusan wakil parpol maupun pendukung Caleg dan Calon DPD RI memenuhi lapangan dan kemudian melakukan arak-arakan di sekitar Kota Padang.

Emma Yohana, usai ikrar Pemilu damai langsung melakukan kampanye ke pasar raya. Selain sosialisasi tentang dirinya, Emma juga mensosialisasikan tata cara Pemilu. Pada kesempatan itu, Emma juga membagi-bagikan jilbab, pin, kipas berlabel dirinya kepada masyarakat.

Polda Sumbar Kirim Bantuan Personil Amankan Pemilu Mentawai

PADANG--Kepolisian Daerah Sumatera Barat akan mengirimkan 59 personil polisi untuk membantu pengamanan kampanye rapat umum di Mentawai ditambah dua unit kapal milik Pol Airud.

"Personil akan berangkat sebagian hari ini dan sebagian lagi lusa untuk membantu pengamanan Pemilu 2009," kata Kepala Biro Operasional Polda Sumbar Kombes Yusrizal K, usai launching kampanye rapat umum terbuka pemilu damai dan berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Menurut Yusrizal, bantuan personil terbanyak diturunkan di Pesisir Selatan karena jumlah TPS disana paling banyak yakni lebih 1.000 TPS. "Di Pessel lebih 100 personil kita turunkan," kata Yusrizal.

Sementara Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Dani mengatakan, pihaknya menerjunkan 6.257 personil polisi untuk mengamankan Pemilu. "Pengamanan tersebut dilakukan masing-masing Polres," kata Wahyu.

Pada saat pemungutan suara, Polda akan menggelar operasi mantap brata untuk mengamankan TPS, dimana masing-masingTPS akan diamankan 2 hingga 10 orang polisi.

Dewa Akan Meriahkan Kampanye PKB di Sumbar

PADANG--Partai Kebangkitan Bangsa akan menghadirkan Band Dewa untuk memeriahkan kampanye akbar partai tersebut 21 Maret mendatang di daerah pemilihan Sumbar 1.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Sumbar Akhmad Khambali mengatakan kedatangan Dewa ke Sumbar bersamaan dengan Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar. "Kebetulan Ahmad Dhani kan kader PKB juga," kata Khambali.

Namun menurutnya hingga kini pihaknya belum bisa memastikan lokasi kampanye terbuka yang akan dihadiri Muhaimin dan Dewa. Selain Muhaimin, juga akan datang Ketua LPP Pusat PKB Abdul Khadir Karding dan wasekjen M. Hanif Jakhiri

KPU Yakin Partisipasi Pemilih Pemilu Mencapai 80 Persen

PADANG--Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat optimis tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 ini mencapai 80 persen. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilu 2004 yang mencapai 75,6 persen.

Menurut anggota KPU Sumbar Husni Kamil Manik, keragaman informasi yang tersaji melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online saat ini cukup membantu KPU menyosialisasikan tata cara pemungutan suara. Keragaman informasi mengenai parpol maupun caleg juga membantu pemilih untuk mengenal calon yang akan dipilih.

"KPU dengan aturan yang ada dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui petugas PPK, PPS dan KPPS," kata Husni usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Ia menambahkan, caleg yang ada di Sumbar juga dapat menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat dimana jumlah pemerintah terendah seperti nagari dan desa di Sumbar hanya 1.000 sedang jumlah caleg mencapai 8.250 orang. "Jadi setidaknya di satu nagari atau desa bisa didatangi 8 sampai 9 caleg untuk sosialisasi,"kata Husni.

28 Caleg di Sumbar Terancam Didiskualifikasi

PADANG--Sebanyak 28 calon legislatif dari empat daerah di Sumatera Barat terancam dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pemilu 2009 karena belum menyerahkan saldo awal kampanye hingga batas waktu berakhir, 8 Maret lalu.

Menurut Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, 28 caleg tersebut berasal dari Mentawai (22 orang), Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang), Bukittinggi (4 orang) dan Pesisir Selatan (1 orang).

Caleg Mentawai yang terancam dikeluarkan bersal dari lima partai yakni Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), PNI Marhaenis, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PKS.

"Yang terbanyak adalah caleg PPD, ada 9 orang termasuk tujuh diantaranya anggota DPRD sekarang, salah satunya adalah Ketua PPD dan Ketua DPRD Mentawai,"kata Marzul Veri usai usai pembacaan ikrar Pemilu damai berkualitas di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (16/3).

Sementara di Limapuluh Kota terdapat 1 caleg dari Partai Karya Pembangunan, Bukittinggi empat orang dari Partai Kedaulatan dan PKDI dan Pesisir Selatan satu orang dari PIS.

"Untuk itu KPU sudah menggelar rapat pleno yang hasilnya meminta KPU pusat membatalkan 28 caleg tersebut," kata Marzul.

Sesuai UU Pemilu No. 10/2008, pasal 138 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dinyatakan setiap calon baik perseorangan maupun partai harus memenuhi persyaratan kelengkapan kampanye berupa daftar tim kampanye, dan rekening dana kampanye

Pagi Ini, Sekdako Bukittinggi Diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumbar

PADANG--Sekretaris Kota Bukittinggi Khairul diperiksa hari ini, Senin (16/3) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jalan Raden Saleh, Padang.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumbar Koswara mengatakan, Khairul tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB. Ia akan diperiksa sebagai saksi Wali Kota Djufri yang menjadi tersangka kasus pembangunan gedung DPRD dan pool parkir Sub Dinas Perkebunan dan Pertamanan Bukittinggi tahun 2007 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar.

"Khairul diperiksa jaksa Yusnedi Yakub di ruang pemeriksaan Kejati Sumbar, dia diperiksa tidak sebagai tersangka namun sebagai saksi bagi tersangka Djufri," kata Koswara.

Khairul juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini selain Djufri dan tujuh pejabat Pemko lainnya yakni Wasdinata (mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan), Anderma (mantan Camat Mandiangin Koto Selayan), Asma Hadi (Kabag Hukum Pemko Bukittinggi), Erwansyah (Lurah Manggis Ganting), Unggul (staf Tata Pemerintahan Pemko Bukittinggi), Sarma Putra (mantan Sekretaris Lurah Manggis Ganting) dan Asisten 1 Pemko Bukittinggi, Yusmen.

Kasus penggelembungan dana pengadaan tanah ini bergulir sejak Juni 2008 lalu. Anggaran pembelian tanah yang dianggarkan melalui APBD 2007 Kota Bukittinggi sebesar Rp9 miliar. Pembelian tanah tersebut empat lokasi, Kelurahan Manggih Gantiang, Talao, Kapau, dan samping kantor Wali Kota baru

37 Parpol dan 42 Calon DPD Pawai Sambut Kampanye Terbuka

PADANG--Sebanyak 37 partai politik dan 42 calon DPD di Sumatera Barat mengikrarkan Pemilu damai dan berkualitas di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Padang, Senin (16/3).

Ikrar tersebut dibacakan Emilei Zola mewakili calon DPD dan Nuzirwan (PKB) mewakili partai politik. Usai ikrar dibacakan, dilakukan pelepasan balon gas pemilu damai ke udara.

Ikrar tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Daeni, Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, ketua atau perwakilan 37 parpol dan 42 calon DPD serta muspida Sumbar.
Usai pembacaan ikrar, semua peserta mengikuti pawai dengan rute Jalan Sudirman, Jalan Bagindo Aziz Chan menuju Lapangan Imam Bonjol.

Arak-arakan tersebut diikuti semua peserta pemilu dimana masing-masing parpol hanya dibolehkan membawa 40 peserta kirab, satu mobil pick up dan 15 bendera. Sedang calon DPD dibolehkan membawa 45 peserta kirab dan sebuah mobil pick up.

Iring-iringan itu menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Sudirman sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Di Lapangan Imam Bonjol akan dilangsungkan acara puncak lounching kampanye rapat umum pemilu damai dan berkualitas

Caleg partai Amanat Nasional dari Pesisir Selatan Penipu

Seorang calon anggota legiatatif dari Partai Reformasi-Partai Amanat Nasional- dari daerah Pesisir Selatan yang bernama Khairunnas telah melakukan suatu tindakan kriminal. Pada tanggal 27 Januari yang bersangkutan memesan beberapa material promosi untuk iven sekaligus kampanye. Menjelang materi tersebut dicetak, yang bersangkutan mendesak pihak percetakan-paxalle/PT. Smart Karya Mandiri-agar bisa mencetaknya sesegera mungkin. Padahal bahan yang diberikan oleh yang perlu diolah dari awal lagi. Setelah barang selesai dicetak, yang bersangkutan meminta agar materi-materi tersebut diserahkan melalui adiknya. Sedangkan pembayaran dilakukan paling lambat satu hari setelah barang diterima.
Bukti materi sudah diterima dan tanda pembayaran akan dilunasi telah dibunyikan dalam selembar kwitansi tanda terima barang. Namun sejak tanggal yang telah disepakai sampai hari ini ( 3 Februari 2009) yang bersangkutan selalu menghindar. Sampai sekarang, pihak -percetakan-yang dirugikan belum memperoleh tanda-tanda akan dilunasi. Pihak percetakan-yang merasa telah ditipu dan dirugikan-pun berencana akan mengadikan persoalan ini kepihak terkait.

Sopir Tidak Mau Menurunkan Tarif

[Padang]Enam hari pasca penetapan penurunan tarif angkot, tidak satu pun sopir angkot yang mematuhi aturan, menurunkan tarif angkot. Stiker tarif baru yang dipasang Dinas Perhubungan (Dishub), malah disobek, diganti dengan stiker calon legislatif (caleg). Dari pantuan koran ini di Bundaran Air Mancur dan Jalan Pasar Baru, sejumlah trayek angkot seperti Pasar Raya–Indarung, Pasar Raya-Seberang Palinggam, masih memberlakukan tarif lama. Malah stiker tarif yang telah dipasang Dishub disobek dan ditutup dengan foto caleg.

“Tarif angkot sama sekali belum turun. Sopir masih saja memberlakukan tarif lama. Kami minta kepada Dishub untuk segera mengambil tindakan tegas,” ujar Lina, warga Ulu Gadut kepada wartawan, kemarin. Lina gusar mengapa tidak ada petugas Dishub terlihat di Pasar Raya. Pengawasan Dishub lemah. “Lihat saja mana ada petugas Dishub yang melakukan razia di jalan-jalan untuk mencek tarif. Sudah tugas Dishub untuk mengawasi,” ujar mahasiswi Unand ini.

Kepada wartawan, Kepala Dishub Padang Yosefriawan mengaku telah melakukan inpeksi mendadak ke Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang (UNP) kemarin. Hal ini dilakukannya menanggapi keluhan dari masyarakat terhadap tindakan sopir yang belum mau menurunkan tarif. “Hari ini sudah ada staf saya yang turun melakukan razia di Unand dan UNP. Dalam sidak tadi, ternyata masih banyak sopir yang memberlakukan tarif lama. Sebagai tindakan awal, kami hanya memberi peringatan,” ucapnya.

Dishub memberikan batas toleransi kepada sopir sampai hari minggu, jika sopir masih memberlakukan tarif lama Dishub tidak segan-segan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Sanksi yang paling tegas yang bisa dikenakan oleh Dishub adalah pencabutan izin trayek. Sopir dilarang menyobek stiker tarif yang telah dipasang Dishub. Jika dalam razia ditemukan angkot yang tidak memasang stiker tarif, maka Dishub akan meminta pengantian biaya cetak stiker tarif tersebut kepada sopir.

“Berapa hitungannya belum bisa kita pastikan, tapi yang jelas bisa bikin efek jeralah terhadap sopir,” katanya. Disinggung anggapan masyarakat bahwa Dishub tidak punya nyali? Ia membantah. Menurutnya, ia dan jajaran tetap komit dengan kebijakan yang telah dikeluarkannya. “Itu sama sekali tidak benar, kita tetap komit menurunkan tarif,” tuturnya.

Angkot Mogok Lagi

[Padang]Puluhan angkot jurusan Pasar Raya Siteba kembali mogok. Aksi yang dimulai pada pukul 11.30 WIB tadi dipicu karena ongkos penumpang. Mereka mengeluhkan adanya sejumlah penumpang yang hanya membayar sebesar Rp 1.000.- ( seribu rupiah). " Masak mereka seenaknya saja membayar ongkos sebesar seriu rupiah. Mentang-mentang minyak turun lantas ongkos turun dratis,tidak bisa. Kami sangat dirugikan dalam hal ini", ungkap salah satu peserta demo yang tidak mau disebutkan namanya."
Dari imformasi yang dikumpulkan koran ini aksi dimotori oleh salah seorang kordinator yang bernama Yong. Angkot jurusan Siteba ini berjumlah sekitar 300 mobil. Namun selama setengah jam tadi-demo yang dimulai pukul 11.30 berakhir 12.05 dijalan Proklamasi depan Singgalang Mini Market- terlihat hanya angkot jurusan Siteba via Jati saja. Sampai mereka meninggalkan lokasi demo belum jelas kepada siapa demo itu ditujukan. Kordinator aksi Yong tidak bisa dikomfirmasi karena tidak ada dari para pelaku demo yang kami tanyai tidak mau memberikan nomor kontaknya. Aksi menuju kawasan Lubeg setelah setengah jam berdemo dan membubarkan diri.Dalam aksi ini tidak ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian maupun Dephub.

Penahanan Djufri Kasus Penggadaan Tanah DPRD Bukittingi

Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman belum mau berkomentar banyak menyikapi status tersangka yang kini disandang Wali Kota Bukittinggi Djufri terkait dugaan korupsi pengadaan tanah kantor DPRD Kota Bukittinggi.

“Belum. Kita kan harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tersangka belum tentu bersalah. Kalau sudah jatuh hukum atau ditahan pasti kita tunjuk pelaksana tugas (Plt). Kalau masih ada wakil, ya wakil dulu,” terang Wakil Gubernur di Pangerans Beach Hotel Padang.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Wali Kota Bukittinggi Djufri dan Sekdako Khairul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukitttinggi tahun 2007. Dalam kasus tersebut Djufri adalah penanggung jawab, sementara Khairul sebagai ketua panitia pengadaan tanah.

Wakil Gubernur menganalogikan posisi Djufri dengan salah seorang staf Biro Sospora Pemprov Sumbar yang kini ditahan polisi karena terlibat togel. “Saya tidak bisa bertindak apa-apa oleh karena belum ditetapkan. Memang sudah ditahan tetapi ada aturan yang menegaskan bahwa orang itu baru bisa diberi sanksi jika sudah jatuh hukumnya,” tukasnya tanpa menyebutkan secara detail aturan hukum dimaksud. (*)

Di UNP Satpam Bisa Edarkan Ganja

Upaya penangkapan terhadap anggota jaringan pengedar ganja di wilayah hukum Polda Sumbar membuahkan hasil. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai Satpam di Universitas Negeri Padang (UNP) berhasil diciduk tim Ditnarkoba, Minggu (11/1) sekitar pukul 14.30 WIB di Pasie Patenggangan belakang UNP.
Dari tangan tersangka, Beni Irwanto (24) ditemukan daun ganja kering seberat 1 kilogram. Hasil pemeriksaan di TKP, warga Lubuak Gadiang Blok D 12 Lubuak Buayo ini mengaku barang haram tersebut didapat dari rekannya Sofyan Yusuf (32) asal Aceh. Tidak menunggu lama, berbekal pengakuan personil pengawal kampus itu, petugas langsung mendatangi kediaman Sofyan di Jalan Patenggangan Air Tawar Padang Utara. Setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 4 kilogram ganja kering yang diduga sebagai stok untuk transaksi berikutnya.

Pendatang asal Aceh yang sehari-hari berprofesi sebagai montir itu tak dapat mengelak saat petugas memutuskan untuk memboyongnya ke Mapolda Sumbar. Total barang bukti yang didapat sebanyak 5 kilogram. Sofyan tinggal di rumah nelayan bernama Doni Aswara alias Stepani sejak setahun terakhir. Kiriman ganja, dikatakan, didatangkan langsung dari kampung halamannya di Seonogok Punti Lhokseumawe Aceh Utara.

Sampai berita ini diturunkan, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif pihak berwajib. Mereka diyakini pemain lama yang telah memiliki jaringan yang rapi saat mengedarkan daun bernama latin Cannabis Sativa itu. Pasar mereka tak lain para calon sarjana di kampus tersebut. “Berdasar keterangan tersangka kita masih lakukan pengembangan kasus. Kami ingatkan jangan sesekali terlibat Narkoba,” tandas Dirnarkoba Mapolda Sumbar Kombespol Drs Bambang Hermanto, tadi malam.

Dihubungi terpisah, Humas UNP Amri membenarkan tertangkapnya oknum Satpam yang terlibat kasus ganja tersebut. Menurutnya, Satpam yang masih berstatus honorer itu bakal dikeluarkan dari kampus. “Perbuatannya sangat mencoreng lembaga pendidikan di Sumatera Barat ini. Namun begitu kita tunggu saja keputusan pimpinan rektorat,” ujarnya.

RS Fitria melakukan Malpratek

Dugaan kasus kelalaian medis kembali terjadi di Kota Padang. Asminar (54) warga Kelurahan Tanjuang Saba Pitameh, Kecamatan Lubuak Bagaluang melaporkan pihak Rumah Sakit (RS) Fitria ke Mapoltabes Padang.

Laporan tersebut diduga akibat kelalaian petugas medis rumah sakit beralamat di Jalan By Pass Lubuak Bagaluang Padang ini, cucunya meninggal dunia saat dilahirkan. Asminar didampingi menantunya, Yopi (25) menyebutkan, kejadian itu terjadi pada Sabtu (3/1) lalu. Saat itu, salah seorang anaknya Cheri Handayani (23) menderita sakit akan melahirkan. Oleh keluarga, sang anak dibawa ke RS Fitria.

Tempat itu dipilih karena klaim Jamsostek Cheri berada di RS itu. Oleh salah seorang bidan bernama Desi, Cheri diberi obat perangsang berbentuk tablet untuk mempercepat kelahiran anak. Oleh Desi, obat bermerek Gastrol itu diharuskan diminum Cheri setiap 6 jam sekali dengan dosis 3 x 1/2. “Saya tidak tahu alasannya kenapa, anak saya tidak dirawat. Kami hanya diberi obat dan disuruh pulang,” katanya. Setelah beberapa kali minum obat itu, pada Minggu (4/1) pagi, Cheri mengalami sakit yang berujung pecahnya air ketuban ibu muda ini.

Seketika, Asminar dan keluarga melarikan Cheri kembali ke RS Fitria. Masalah baru timbul saat kedatangan kedua ke RS itu. Selama lebih kurang 7 jam, Cheri harus menderita kesakitan dan bayi yang diharapkannya tidak juga segera lahir. “Perut anak saya didorong-dorong pakai tangan, agar anaknya lahir. Tapi sampai pukul 18.00 WIB, dia tidak juga melahirkan,” katanya.

Oleh petugas medis RS Fitria, sekitar pukul 18.00 WIB, Cheri dirujuk ke salah satu rumah sakit lainnya. Yang disesalkan Asminar, pihak RS Fitria tidak merujuk anaknya ke RS Baiturahmah yang notabene menjadi rumah sakit rujukan dalam klaim asuransi Jamsostek milik Cheri. Dia juga menilai RS Fitria terlambat merujuk anaknya ke rumah sakit yang lebih representatif.

“Di rumah sakit itulah cucu saya meninggal dunia saat dilahirkan. Jika saja RS Fitria cepat merujuk, mungkin tidak akan begini jadinya,” ujarnya. Masalah belum selesai, karena Cheri melahirkan bukan di RS yang menjadi tanggungan Jamsostek, Asminar dan keluarga harus menanggung biaya kelahiran cucunya hingga Rp 4,5 juta. Tagihan ini kemudian diajukannya ke RS Fitria untuk diganti.

“Karena mereka merujuk tidak ke RS rujukan Jamsostek, makanya tagihan saya mintakan ke RS Fitria. Kalau dengan Jamsostek, kami tidak bayar sepeser pun. Tapi mereka tidak mau membayarnya,” tambah Asminar. Merasa tidak senang dengan kejadian itu, Asminar melaporkan pihak RS Fitria ke Poltabes Padang. Laporan bernomor Lp/43/K/I/2009-Tabes itu diterima Ka SPK Shief B Ipda Anindhita Rizal. Pemilik RS Fitria dr Hj Aumas Pabuti SpA MARS yang dikonfirmasi koran ini membantah keterangan Asminar.

Dijelaskan Aumas, pada mulanya RS Fitria sudah merujuk ke RS Baiturahmah dan RS M Djamil Padang. Namun tawaran itu ditolak pasien dan keluarganya yang lain. Dia juga membantah tidak memberikan pelayanan medis yang baik kepada Cheri Handayani. “Namun dalam pelayanan kalau ada satu dua orang yang komplain, itu biasa,” katanya.

Aumas menyesalkan tindakan Asminar. Dia menilai Asminar tidak tahu persis bagaimana masalah itu terjadi. Soalnya saat di RS Fitria, jelas Aumas, Asminar tidak ada di sana. “Jadi dia itu tahu ceritanya dari saudara-saudaranya yang lain. Mestinya dia tanyakan bagaimana kejadian itu kepada mereka. Bukan kita yang tak mau merujuk ke Baiturahmah, mereka yang menolak dirujuk ke sana,” katanya.

Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar Disidang

Setelah adanya hasil sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) yang merekomendasikan untuk memberhentikan empat Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait kasus pelanggaran kode etik. Dua dari empat anggota KPU Sumsel tersebut terbukti terlibat sebagai pengurus Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Palembang. Pada, Selasa (6/1) besok DK KPU akan menyidang kasus di tiga KPU Provinsi.

Pasca pelantikan KPU Provinsi se Indonesia 28 Mei 2008 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima pengaduan dari empat Provinsi tentang keterlibatan anggota KPU terpilih dalam kepengurusan parpol. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Anggota KPU Sumbar yang diadukan ke Bawaslu adalah “DA”. Alat bukti yang dimiliki Bawaslu SK pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (DPW BPR) Sumbar periode 2003-2007. Jabatan “DA” adalah Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar. Dalam SK bertanggal 25 Mei 2003 tersebut, gelar akademisnya masih S.Ag.

Selain SK tersebut, Bawaslu juga memiliki copy kartu anggota “DA” sebagai anggota PBR. Copy kartu anggota tersebut merupakan lampiran daftar anggota PBR untuk verifikasi parpol peserta pemilu 2004. Dalam copy kartu anggota tersebut tercantum nama “DA” sebagai anggota dengan nomor KTA 0035/PBR-KP/1.7.0.3. Keberadaan “DA” sebagai Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar periode 2002-2007 dibenarkan Ir Herwandi, MS.

“Beliau merupakan Wakil Sekretaris DPW PBR Sumbar pada periode yang sama dengan “DA”,” ungkap Direktur Akademi Sawit ini.

Dikatakannya, pengurus DPW PBR Sumbar yang diangkat dengan SK DPP PBR No.095/KPTS/DPP-PBR/V/2003 tersebut merupakan kepengurusan hasil reshuffle, karena pengurus sebelumnya banyak yang tidak aktif. (*)

Komunitas Mobil

Anak yang terlahir dari rahim ibu dari keluarga berpunya memang anugrah yang patut disyukuri. Tak salah juga jika banyak anak yang masih SMP dan SMA, meminta atau diberi mobil oleh orangtuanya. Akhirnya, kondisi itu membentuk berbagai komunitas...

...eksklusif bagi sebagian orang. Pelajar yang menggunakan mobil pribadi ke sekolah bukan pemandangan yang baru lagi di Kota Padang. Lihat saja di SMA 1, SMA2, SMA 3, SMA 10 dan SMA 4 Padang. Tak diketahui pasti fenomena itu timbul, apakah sebuah tren atau memang kebutuhan semata.

Toh, yang pasti, mengendarai sendiri mobil ke sekolah tidak hanya meningkatkan prestise tapi juga, hmmm, bisa berguna untuk menggaet siswi di sekolah. Pelajar bermobil itu pada akhirnya membentuk sendiri kelompoknya. Contohnya saja geng mobil Cosmopoint yang merupakan geng mobil beranggotakan siswa-siswi dari beberapa sekolah. Cosmopoint terbentuk 1 Januari 2005. Awal terbentuknya secara tidak sengaja.

Berawal dari perbincangan santai antara beberapa pelajar dan kemudian pelajar lainnya juga ikut nimbrung. Mereka sepakat membentuk sebuah komunitas yang disebut dinamai Cosmopoint. Agung, siswa SMA 3 Padang mengaku salah seorang pendiri Cosmopoint. Awalnya ia dan rekan-rekannya hanya berbicara santai tentang pelajaran. Hari-hari berikutnya berlanjut membicarakan persoalan yang terjadi di Kota Padang, bahkan berita hangat di tingkat nasional pun sering mereka bahas.

“Biasanya kami ngumpul di GOR Haji Agus Salim. Banyak persoalan yang kami bahas di sana, mulai dari mata pelajaran yang sulit, mode, situasi politik hingga perkembangan ekonomi. Pada prinsipnya kami berbagi informasi dan bertukar pikiran,” ujar Agung. Mobil yang digunakan anggota geng adalah Toyota Starlet, Rush Honda Jazz, Mitsubishi Evo3, Evo 4, Feroza, Hyundai Atoz, Trajet dan Suzuki Baleno.

“Kami kumpul di sini bukan untuk gagah-gagahan, tapi belajar tentang mobil, hitung- hitung nanti bisa buka usaha perbengkelan atau punya showroom mobil sendiri lah,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ichi, siswa SMA 10 Padang. Ia telah lama bergabung dengan Cosmopoint. Bagi Ichi, bergabung dengan geng mobil bukan suatu kegiatan yang sia-sia. Di Cosmopoint, ia bisa belajar banyak hal dan bertukar informasi. Ia menyebutkan, memperluas pergaulan dengan berbagai kalangan ataupun pelajar dari SMA lain bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dengan ikut bergabung para siswa dapat mengali informasi seputar dunia pendidikan dan tentunya tentang otomotif.

Pada prinsipnya para anggota geng sangat menghargai jiwa sportivitas. Kendati berada pada lingkungan sekolah yang berbeda, masing-masing anggota tidak merasa rival. “Tentunya kita bisa membedakan mana yang persahabatan, mana yang rivalan. Kita tidak mempermasalahkan teman-teman dari sekolah lain yang mau bergabung. Kita tidak mengeksklusifkan diri, tapi terbuka,” kata Ichi.

Disinggung apakah banyak siswi-siswi yang melirik pada anggota geng mobilnya? Dengan sedikit malu-malu ia pun menjawab, “Pasti lah, Kak,” ucapnya singkat. (*)

Gurita Kepa Manusia

Warga kawasan Muara, Kelurahan Berok Nipah dihebohkan dengan seekor Gurita berkepala manusia, pada minggu (4 Januari_red) kemarin. Saat hewan langka itu diperlihatkan kepada khalayak ramai, hal itu mengundang perhatian seluruh warga lainnya.Wartawan koran ini pun tak mau ketinggalan, setelah memperoleh lokasi lansung menuju lokasi.

Hewan bernama latin Cephalopod itu ditemukan Man, 43, seorang buruh pelabuhan Muaro, Padang.

Menurut keterangan warga setempat, Ita, 38, Gurita berkepala manusia itu ditemukan suaminya saat membongkar Gurita tangkapan dari Pulau Mentawai di Pelabuhan Muaro. Usai membongkar itu Man membawa sebagian Gurita ke rumahnya untuk dimasak oleh istrinya. Berdasarkan pengakuan Man kepada Ita, gurita itu didapatkan tepatnya di pulau Pasoban.

Ketika akan dimasak, Ita merasa tidak ada yang ganjil dari Gurita tersebut. Padahal waktu itu ia melihat kepala berambut, namun itu tidak menjadi perhatian baginya. Setelah direbus beberapa saat kemudian ia melihat rambut gurita itu rontok hingga habis. Kemudian ia melihat gurita itu ada yang aneh.

Sehingga ia memisahkan Gurita itu ke tempat khusus hingga kering. Beberapa saat kemudian Ita melihat dari mata gurita mengeluarkan air mata. Kepala gurita tersebut menyerupai kepala manusia. Di kepalanya juga terdapat mata dan hidung seperti layaknya manusia.

Warga beregumun melihat kejadian aneh bin ajib tersebut, hingga terkesan seperti kawasan hiburan.

Merasa ada keanehan dengan Gurita tersebut, Ita memberitahukan kepada tetanggganya. Ternyata gurita itu berbeda dengan gurita lainnya dan dapat dikatakan aneh.

Warga beregumun melihat kejadian aneh bin ajib tersebut, hingga menjadi tontonan warga dan terkesan seperti kawasan hiburan. Hingga berita ini dilansir koran ini, Ita mengaku Gurita tersebut akan diawetkannya dan di pelihara jadi barang pajangaan.

"Rezeki itu tak berpintu", mungkin kalimat itulah yang tepat disematkan pada Anita (35), penemu Gurita berkepala manusia. Sejak menjadikan gurita itu sebagai tontonan, rezekipun mengalir. Partisipasi dari pengunjung yang hampir setiap hari menyesakan rumahnya yang terletak di Berok Nipah membuat dompet Anita semakin tebal. Bahkan ada beberapa pengunjung yang berniat membeli guritanya dengan harga Rp.40 jutaan!, fantastis!

Bukannya sumringah, Anita malah sedih. Entah kenapa, rasa cintanya begitu saja tumbuh kepada binatang yang memiliki tinta sebagai senjata pelindung itu hingga mengalahkan nafsunya untuk kaya raya. Tampaknya Anita tak silau dengan banyaknya uang yang akan diterimanya jika mau menjual gurita yang ditemukanya pada hari Minggu, (4/1).

"Saya tidak akan menjual gurita ini berapapun harganya. Tak ada niat untuk begitu. Sudah cukup rasanya rezeki yang diberikan lewat orang-orang yang melihatnya. Saya tidak terlalu silau dengan uang yang banyak sehingga harus tega menjual gurita ini. Entah mengapa, dia (gurita) sudah menjadi bagian keluarga ini. Saya tidak akan menjualnya walaupun dengan harga selangit,"cetus Anita menetapkan hatinya.

Berbagai tawaran tak hanya datang dari warga Kota Padang. Ada pengunjung yang dari Pariaman, Pekan Baru dan Bangkinang melakukan penawaran dengan harga yang bervariasi. Namun Anita menolaknya mentah-mentah. Bahkan, salah seorang pengunjung yang beretnis Tiongha menghargai gurita temuan Anita dengan harga berkisar di Rp.40 jutaan. Anita tak terpancing untuk menjualnya.

"Tawaran harga mangalir bervariasi, mulai dari satu juta hingga Rp.40 juta. Para penawar datang dari berbagai latar. Ada yang orang Padang, Pekan Baru ataupun Tiongha. Entah kenapa mereka sangat antusias untuk memiliki gurita ini,"papar istri buruh pelabuhan Muaro itu.

Kerasnya hati Anita untuk tidak mau menjual guritanya ternyata menjadi bahan pembicaraan bagi orang-orang. Namun, para tetua yang datang menjambangi Anita mengungkapkan kalau keputusan yang diambil Anita sangat tepat. Seperti apa yang dituturkan Salwi (69), jika dijual, mungkin suatu saat Anita dan keluarganya akan mendapatkan kemalangan.

"Hewan itu adalah titipan kepada Anita. Dia sudah memberikan Anita penghasilan. Mungkin kalau dia nekad menjualnya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Pelihara saja dengan baik, semuanya akan baik-baik saja

Mahasiswi Dihipnotis

Pencurian dengan cara menghipnotis korban semakin marak. Kali ini, Sri Elva Yanti (20), mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Padang menjadi korbannya. Ia dihipnotis saat di atas bus dari Pariaman menuju Padang, Senin (12/1). Uang beserta emas dan HP berhasil digondol pelaku yang masih buron.
Menurut keterangan korban di hadapan petugas piket Poltabes Padang, dirinya tak sadarkan diri setelah melihat kitab kecil berwarna kuning yang diperlihatkan pelaku. Alhasil, setelah melihat kitab itu, korban menuruti saja apa kata pelaku.

“Saya disuruh melihat kitab kecil berwarna kuning. Tiba-tiba kepala saya pusing dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Saya baru sadar ketika tersangka sudah lari dan menggondol uang saya sebanyak Rp 1,3 juta. HP Sony Ericson juga diambil beserta dua cincin emas. Setelah itu, saya ditinggalkan saja di dekat RM Sederhana,” ungkap Sri. Awalnya, korban yang menaiki bus PO Azimar dari Simpang Jaguang, Kota Pariaman berniat untuk pergi ke kosnya yang terletak di Kelurahan Surau Balai, Lubuak Lintah. Dalam perjalanan, pelaku datang dan duduk di sampingnya.

Sempat bercerita, akhirnya pelaku minta diantarkan ke Labor Biologi. Korban menurut saja. Berselang beberapa saat, dia dan pelaku turun di samping RM Sederhana, Jalan Rasuna Said. Saat itulah korban disuruh melihat kitab kuning. Tak terima dengan perlakuan yang diterimanya, Sri melapor ke Mapoltabes Padang. Laporan pun sudah diterima piket Poltabes dan diteruskan ke Kasatreskrim untuk segera diselidiki.

Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2 juta. Padahal uang yang dibawanya akan digunakan untuk membayar uang kuliah. “Saya rugi sekitar Rp 2 juta. Sungguh saya sedih sekali. Uang itu rencananya akan saya jadikan sebagai pembayar uang kuliah. Namun mau apa lagi, semuanya keburu lenyap,” papar Sri dengan wajah sedih.
Posted by paxalle & d'media at 8:56 PM

Tarif Angkot turun

Padang, Tugu.Masyarakat kota Padang mulai pagi tadi kelihatan sedikit bergembira. Pasalnya adalah perubahan tarif angkotyang mengalami penurunan. Penurunan tarif angkot yang selama ini diminta warga, akhirnya terkabul juga. Tadi malam, seluruh fraksi di DPRD menyetujui penurunan tarif angkot sebesar 10 persen hingga 12 persen dalam sidang paripurna bersama Pemko dan Organda. Penurunan tarif ini seiring turunnya harga BBM (bensin dan solar) yang ditetapkan pemerintah per 15 Januari, pukul 00.00 WIB.

Tarif yang disetujui tersebut dibagi atas tiga zona berdasarkan jarak tempuh. Pertama, zona I jarak 0-5 km, dari tarif lama Rp1.500 untuk masyarakat umum menjadi Rp1.300, sementara untuk pelajar dan mahasiswa, dari Rp750, menjadi Rp700.

Untuk zona II (jarak tempuh 5-10 km), ditetapkan untuk masyarakat umum dari Rp2.000 menjadi Rp1.800, sedangkan untuk mahasiswa dan pelajar dari Rp1.000 menjadi Rp900. Untuk zona III, tarif angkutan umum masyarakat turun dari Rp2.300 menjadi Rp2.000, dan untuk mahasiswa dari Rp1.150, menjadi Rp1.000.Selain itu, juga ditetapkan penambahan ongkos perkilometer. Yaitu untuk masyarakat umum Rp115/km, dan untuk mahasiswa Rp50/km. Untuk bus kota, juga diturunkan. Masyarakat umum, dari Rp1.700 menjadi Rp.1.500, dan untuk pelajar dan mahasiwa dari Rp850 menjadi Rp700.

Dalam pembahasan yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kota Padang tersebut, sempat terjadi adu argumen antara mahasiswa dan Organda, dan Dinas Perhubungan (Dishub), tentang lambannya aksi pihak terkait dalam membahas penurunan tarif angkot ini. “Ketika BBM naik, tarif angkot langsung naik, tapi giliran BBM turun, kok agak mandeg pembahasannya,” ungkap Presiden BEM Universitas Andalas, Hanif. Dia juga menyangsikan penerapan tarif baru bisa optimal.

Pasalnya kenaikan tarif ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena sopir meminta ongkos melebihi ketetapan. Hal tersebut tak ditampik Ketua Organda Padang Muslim, karena bisa saja sopir menaikkan harga, sebab pengawasan dari Dishub sendiri sangat rendah. “Apalagi harga suku cadang tinggi, sopir juga tidak akan sembarangan meminta ongkos kok,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Padang Djunaidi Hendri juga menegaskan, penetapan tarif harus rasional dan riil, dengan prinsip tidak ada yang dirugikan.

“Nominal yang digunakan harus sesuai dengan uang yang beredar, sehingga tidak mempersulit masyarakat dan sopir,’ katanya. Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kota Padang Yosefriawan menegaskan, pihaknya tak bermaksud menunda pengajuan revisi. Namun lebih kepada menunggu kepastian dari pemerintah. “Buktinya, begitu Presiden mengeluarkan keputusan, kami langsung tindak lanjuti,” tegasnya.

Soal nominal, Yosefriawan setuju dengan DPRD, yaitu menggunakan nominal pecahan yang riil dan masih ada. Yang penting, katanya, tidak ada riak di tengah masyarakat pascapenurunan tarif tersebut. Di akhir pembahasan penurunan tarif tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Padang Priyanto menegaskan, DPRD siap melakukan sidak jika Dishub lamban dalam menyosialisasikannya kepada sopir dan masyarakat. “Paling lambat, Minggu depan kita akan sidak,” tandasnya.

Siapkan Stiker

Kepala Dishub Yosefriawan sudah mengancang-ancang pembuatan stiker tarif baru angkutan umum, untuk meminimalisir kenaikan tarif tak terkontrol yang selama ini rentan terjadi.

“Kalau dulu sosialisasi berupa kertas fotokopi saja, sekarang akan membuat stiker khusus,” tegasnya. Persiapan pembuatannya, lanjut Yosefriawan akan dilakukan mulai hari ini. Paling lambat, katanya, penempelan stiker dilakukan dua atau tiga hari ke depan. “Seluruh petugas akan dilibatkan untuk menempelkan stiker ini di seluruh angkutan umum, jadi bukan diberikan kepada sopir,” katanya.

Pungutan Liar

Sebagian sopir angkutan kota (angkot) mengeluhkan masih maraknya pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mereka. Keluhan itu disampaikan sopir ke Organda Padang. Setiap hari, sopir mengaku rata-rata Rp15 ribu untuk pungli. Muslim Tanjung membeberkan, selain biaya operasional masing-masing angkot yang mencapai Rp328.780/bulan, ternyata sopir masih harus mengeluarkan uang lebih di berbagai simpang jalan, untuk disetor oleh oknum, atau preman.

“Kami menyebutnya ‘biaya siluman’,” kata Muslim didampingi Sekretaris Organda Padang, Hasrianto. Pungli tersebut, lanjutnya, sudah lama terjadi, namun Pemko dan aparat terkait belum juga menampakkan “tangan besi” untuk menindaknya. Padahal, para sopir sangat dirugikan setiap harinya. “Sopir mencari penghasilan dari pagi hingga malam paling banyak 12 rit, dengan penghasilan maksimal Rp125 ribu,” katanya. Kalau di pungut lagi, lanjutnya, maka penghasilan sopir akan semakin minim.

Di tempat yang sama, Kepala Dishub Padang, Yosefriawan tak menampik adanya fenomena tersebut. Namun menurut Yosefriawan, setelah ditelusuri kebanyakan pungutan ternyata berdasarkan kesepakatan bersama sopir angkot. “Sopir angkot ini ada organisasinya, dan pungutan itu merupakan keputusan organisasi, jadi bagaimana menindak,” ulasnya. Tapi Yosefriawan menargetkan, jika memang ada indikasi pungli yang dilakukan kepada sopir angkot, Dishub bekerjasama dengan pihak kepolisian akan menindak tegas.

Unand Turunkan Bus Kampus

MOGOK : Puluhan angkot Lurus ngetem di kantor Dishub Padang, Selasa (16/12). Aksi ini buntut ketidakpuasan sejumlah sopir angkot Lurus terhadap kebijaksanaan Dishub yang menambah 12 KP armada baru jurusan Lurus.

Padang, Tugu-- Aksi mogok sopir dan pengusaha angkutan kota (angkot) trayek Pasar Raya-Lurus dan bus kota trayek Pasar Raya-Kampus Limaumanih, Senin (15/12), hingga kemarin masih berlangsung. Akibatnya ribuan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) dan masyarakat sekitar kawasan Pauh terlantar melaksanakan aktivitas. Mengantisipasi hal tersebut, Unand menurunkan 4 unit bus kota kampus. Bus tersebut diturunkan untuk membantu mahasiswa Unand.

Dari pantauan wartawan kor ini suasana Jalan Sawahan hingga Jalan M Hatta, Pauh tampak lengang dari lalu lalang angkot warna hijau dan bus kota biru muda. Angkutan tersebut lebih banyak memilih parkir di kandangnya.

Pagi kemarin, sepanjang jalan tersebut terlihat tumpukan mahasiswa Unand dengan wajah panik menunggu angkutan yang akan membawanya ke kampus Unand. Padahal mahasiswa yang mencapai ribuan orang itu akan mengikuti perkuliahan dengan jadwal pagi. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di kawasan Pasa Ambacang hingga Simpang By Pass Ketaping Anduring, mereka terpaksa mencari angkutan alternatif.

Untuk para mahasiswa yang akan pergi ke kampus, sebagiannya masih dapat bernafas lega karena mendapatkan tumpangan dari mobil pribadi para dosen, staf Unand, dan rekan mahasiswa lainnya yang berkendaraan pribadi. Akan tetapi hal tersebut tidak mampu mengakomodir secara keseluruhan.

Dengan demikian, pimpinan Unand menurunkan empat unit bus warna hijau untuk menyelamatkan para mahasiswanya supaya bisa ke kampus dan masyarakat sekitar jalan yang dilewati bus tersebut.

Bus kampus berwarna hijau itu seyogyanya membawa karyawan Unand, tapi kemarin itu juga membawa mahasiswa dan masyarakat sekitar Pauh. Bus itu mulai beroperasi sejak pukul 08.30 WIB.

Lisa, 19, salah seorang mahasiswa mengatakan tidak mengetahui angkot trayek Lurus dan bus kota trayek Kampus akan melanjutkan aksi mogok menambang. Sebab, Seninnya angkutan tersebut masih terlihat menambang di waktu pagi. Akan tetapi kemarin mogok itu dimulai sejak pagi.

“Saya terpaksa naik angkot jurusan Belimbing hingga Simpang Bay Pass. Selanjutnya saya mendapatkan tumpangan sepeda motor salah seorang rekan mahasiswa satu kampus,” katanya dengan nafas terengah-engah.

Oyon, 41, salah seorang sopir mengatakan para sopir akan kembali menambang, apabila Pemko mencabut penambahan mobil angkot trayek Lurus tersebut. Di tempat terpisah, Pembantu Rektor (PR) III Unand Badrul Mustafa Kemal yang dihubungi Padang Ekspres membenarkan pimpinan Unand menurunkan bus tersebut.

“Akibat aksi mogok ini mahasiswa kami mengeluh dan tidak konsentrasi berada di dalam kampus, karena telah kelelahan,” kata Badrul. Badrul berharap permasalahan antara pengemudi dan pengusaha angkutan dengan Pemko dapat diselesaikan dengan baik dengan cepat. “Jangan korbankan masyarakat dengan permasalahan ini,” kata Badrul. (Nk)

Beria Foto

Ket Foto :

1. Angkot Mogok
2. 13 Pemerkosa gadis 13 tahun
3. 6 penjudi perempuan